SEMARANG, PRINDONESIA.CO - Demikian menurut Direktur Sumber Daya dan Administrasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar. Bagi unit organisasi noneselon di lingkungan Kemenkominfo, PR memegang peranan strategis bagi instansi pemerintah. Terutama, dalam membentuk kepercayaan masyarakat serta meyakinkan berbagai pihak, dalam hal ini swasta, agar berinvestasi untuk tujuan perluasan jaringan internet di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Sekadar informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018, BAKTI Kominfo memiliki visi menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia. Lembaga ini menargetkan sudah mampu menyediakan akses internet yang mumpuni di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Salah satunya, dengan cara mengadakan pembangunan infrasturktur satelit di desa-desa serta daerah bencana.

Kembali kepada peran PR, menurut perempuan yang menyelesaikan Program Doktoral di Universitas Indonesia itu, keberadaan PR sangat vital apalagi ketika terjadi krisis. Seperti yang dialami BAKTI Kominfo ketika berhadapan dengan krisis kepercayaan pada tahun 2018. Ketika itu, BLU yang sebelumnya memiliki nomenklatur balai itu tersandung permasalahan hukum. Kondisi ini mengakibatkan banyak pihak enggan untuk menjalin kerja sama dengan BAKTI Kominfo.

Untuk mengembalikan reputasi serta membangun trust dari para stakeholders, Fadhilah bersama timnya bergerak merangkul media, influencer, serta agensi. “Di satu sisi, BAKTI juga perlu menarik investor dan melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah agar menyediakan tanah untuk pembangunan infrastruktur digital. Semua upaya akan menjadi mustahil untuk dilakukan tanpa adanya kredibilitas,” ujarnya.

Empati

Dari pengalaman itu, ia semakin yakin bahwa dalam setiap proses pengembangan teknologi membutuhkan pendekatan yang humanis serta empati. “Krisis kepercayaan yang dialami BAKTI Kominfo menjadi bukti betapa krusial peran PR di dalam sebuah organisasi. Terutama dalam membangun kredibilitas instansi di mata masyarakat,” kata Fadhilah.

Ia berpendapat untuk menciptakan suatu kepercayaan, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri. Sebab, akan menimbulkan persepsi di mata masyarakat bahwa pemerintah melakukan propaganda dan self-proclaimed. “Untuk itu, kami menggandeng agensi PR. Fungsinya, menyuarakan kembali aksi pemerintah untuk mendapatkan atensi masyarakat,” ujar perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Pusat TIK Nasional itu. (zil)