YOGYAKARTA, PR INDONESIA - Menurut President PR Society Indonesia Magdalena Wenas, selama ini banyak praktisi public relations (PR) yang keliru memahami litigasi PR. Mereka baru bergerak ketika organisasi sudah ditimpa kasus hukum. Padahal, jika mereka memahami litigasi PR dengan baik, mestinya kasus-kasus hukum bisa diantisipasi sejak dini dengan sejumlah langkah pencegahan.

“Sebelum jadi masalah di peradilan, orang PR di organisasi harus proaktif membina hubungan baik dengan stakeholders dan memahami hukum, karena tugas litigasi PR adalah menjaga reputasi,” kata Magda pada sesi pertama workshop bertajuk “A Highlight about Litigation PR, Financial PR, and Sustainability Corporate Reputation” yang digelar Majalah PR INDONESIA di Yogyakarta, Rabu (5/10/2016).

Tokoh yang menjadi salah satu PR Indonesia Gurus ini melanjutkan, reputasi bisa dijaga jika organisasi menerapkan ethics management  dan mampu mengelola isu dari semua stakholders-nya, baik internal maupun eksternal. “Mindset-nya dulu dibenahi. Sekarang, bukan zamannya lagi PR sebagai pemadam kebakaran. Tapi, saatnya mencari masalah untuk diselesaikan,” katanya.

Hal strategis yang harus dilakukan praktisi PR dalam konteks litigasi PR adalah membuat standard operationg procedure (SOP) atau manual tentang litigasi di organisasi dengan melibatkan divisi legal dan divisi terkait lainnya. Dengan SOP tersebut, semua pihak terkait di perusahaan dapat menjalankan peran masing-masing untuk membentengi perusahaan saat menghadapi masalah hukum.

Selain Magdalena Wenas, workshop juga menghadirkan Presiden Direktur IPM PR Maria Wongsonagoro dan VP Corporate Communication PT Telkom Indonesia Tbk Arif Prabowo. Maria menyampaikan presentasi tentang “Sustainability of Corporate  Reputation”, sedangkan Arif berbagi pengalaman Telkom dalam mengelola litigasi dan finasial PR. (nif)