Menciptakan Kolaborasi Setara antara PR dengan Media

PRINDONESIA.CO | Senin, 04/10/2021
Kemerdekan pers adalah aliansi terbesar untuk masyarakat atau siapapun dalam melawan disinformasi dan misinformasi.
Dok. Istimewa

Di tengah krisis multidimensi, pelaku media dipaksa menghadapi dua tantangan dalam waktu yang bersamaan. Antara lain, pandemi COVID-19 yang mengancam sumber daya ekonomi dan masyarakat yang semakin cerdas di saat pekerja media tidak mencoba untuk mengembangkan dirinya.

 

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS, P Tri Agung Kristanto, yang umumnya sering kali terjadi saat ini adalah sajian media sudah lebih dulu diketahui oleh masyarakat. Sehingga, peran media mencerdaskan masyarakat menjadi tidak sampai.  

Untuk itu, kata Tri Agung saat mengisi sesi diskusi MAW Talk bertajuk "Freedom of The Press, Perlu Gak sih Buat PR?", Selasa (29/9/2021), penting bagi komunitas media untuk membangun dirinya dari pengetahuan sampai pemikiran selangkah lebih maju dibandingkan dengan masyarakatnya. 

Selain meningkatkan kompetensi wartawan/jurnalisnya sehingga bisa berada dalam posisi setara dengan masyarakat yang semakin cerdas, salah satu upaya yang mesti dibangun adalah daya tahan ekonomi masyarakat/komunitas media. Caranya dengan berkolaborasi. “Kita menempatkan semua orang yang terlibat dalam kolaborasi, setara,” imbuhnya. 

 

"News Incorporation"

Ia juga menyoroti perlunya newsroom berevolusi dan bertumbuh menjadi news incorporation. Yakni, kebersamaan berbasiskan berita. Di satu sisi, kebersamaan baru bisa terwujud apabila ada kesetaraan. Upaya mewujudkan kolaborasi ini tak terlepas dari peran serta praktisi public relations (PR) sebagai mitra wartawan/reporter. Pria yang telah menggeluti profesi jurnalis sejak tahun 1996 ini lantas mengartikan akronim PR menjadi Penolong Reporter dan Penyeimbang Reportase. 

Dalam konteks inilah, PR dan wartawan bisa berkolaborasi untuk menciptakan kesetaraan. Tak jarang kita menjumpai korporasi yang menggunakan jasa PR untuk “membeli” media karena memiliki kepentingan tertentu. Untuk itu, perlu ada kolaborasi dan kesepahaman untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers seperti yang tertulis dalam amanat konstitusi. Untuk mewujudkannya, perlu peran dari praktisi PR. "Kemerdekan pers adalah aliansi terbesar untuk masyarakat atau siapapun dalam melawan disinformasi dan misinformasi," ujarnya mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, 3 Mei 2021. 

Tentunya, ia melanjutkan, PR juga berhadapan dengan permasalahan disinformasi dan misinformasi. Oleh karena itu, jangan menjadikan perusahaan media menjadi bawahannya/sub koordinasinya. Tetapi, jadikan media tersebut sebagai aliansi atau mitranya untuk melawan semua tantangan. Caranya, berkolaborasi.

Sementara dari sisi PR, menurut Chief of Corporate Communication and CSR FIFGroup Yulian Warman, harus mengetahui fungsi pers. Tugas PR adalah melengkapinya. Jika salah satu fungsi pers adalah kontrol sosial, maka ketika PR bertindak, mereka harus menyesuaikan kebutuhan media sebagai bentuk dukungan PR terhadap media yang sedang menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. “PR harus tahu informasi yang perlu menjadi prioritas dan perlu diketahui/disampaikan kepada media. Jika sudah begini, PR dan media dapat menjadi mitra yang harmonis,” ujarnya. (ais)