Selama ini banyak kritik yang mengatakan negara tidak hadir. Padahal kenyataannya negara hadir mengatasi berbagai masalah rakyat. Sayangnya, hal itu kurang dikomunikasikan ke masyarakat. Karena itu, di era Presiden RI Joko Widodo, pemerintah memandang komunikasi merupakan hal penting sehingga mereka mulai membenahi PR pemerintah. “Presiden ingin mengubah pola komunikasi pemerintah. Hal itu dilakukan dengan mengeluarkan Inpres Komunikasi Publik dan merekrut THP,” katanya.

Pemerintah berkomitmen untuk membuat komunikasi real-time dan ada narasi tunggal yang terintegrasi. Ketika ada komentar negatif tentang pemerintah di media sosial, selama ini kerap didiamkan. Padahal, mestinya perlu direspons cepat.

Sejatinya, dengan potensi yang dimiliki, pemerintah bisa melakukan banyak hal, termasuk membuat trending topic. “Tapi itu hal yang sangat sulit. Padahal saat ini ada 2.000 pranata humas di seluruh Indonesia dan 4,5 juta Aparat Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Bayangkan, sekali tweet sebetulnya tidak perlu lagi kita buat advertising, sudah pasti akan menjadi trending topic. Tapi, itu tidak terjadi,” sesalnya.

Ke depan, pemerintah akan membentuk humas pemerintah seperti influencer. Apalagi sebagai ASN mereka kerap dinas ke daerah. Mereka akan didorong untuk menceritakan kunjungannya melalui media sosial dan blog. “Sekarang sudah mulai banyak perubahan dari sisi penggunaan digital, salah satunya di Kementerian Pertanian yang membuat video tentang stok pangan pada masa libur lebaran lalu,” ujarnya. nif