Arah Komunikasi Publik 2023: Inklusivitas!

BANDUNG, PRINDONESIA.CO –  Gelar wicara yang mengusung tema “Penguatan Peran Pranata Humas Indonesia” ini dibuka oleh Usman Kansong, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sabtu (17/12/2022).

Di hadapan para peserta baik yang hadir secara luring maupun daring, pria yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis ini menyampaikan arah komunikasi publik 2023. Yakni, inklusivitas. Hal ini menjadi penting karena tahun depan Indonesia akan memasuki tahun politik. “Sebagai humas ASN (Aparatur Sipil Negara), tidak boleh ada keberpihakan. Karena kalau begitu, jadinya eksklusif,” katanya, tegas.  

Selain itu, inklusivitas juga memiliki makna tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan informasi. Untuk itu, akses publik terhadap informasi harus dibuka dengan berbagai cara. Sehingga, bisa dijangkau baik oleh masyarakat dengan disabilitas, yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), minoritas, termasuk publik internasional.

Untuk menjawab tuntutan itu, Usman menekankan humas harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan menggunakan beragam kanal sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Oleh karenanya, saat ini dikenal istilah digital PR di kalangan humas. Maksud dari digital PR adalah humas tidak boleh gagap teknologi, tapi piawai menggunakan teknologi digital. Paling tidak, humas memahami tren komunikasi digital yang sedang berkembang.

Meski begitu, Usman tetap menekankan humas tidak boleh melupakan metode konvensional. Dalam llmu Komunikasi, ada yang namanya komunikasi interpersonal. Komunikasi yang memungkinkan antara komunikan (penerima pesan) dengan komunikator (pengirim pesan) untuk dapat saling melihat respons, gestur, dan lain sebagainya. Hal yang tidak tampak saat berkomunikasi melalui perantara medium.

Karena hal itu pula, Kominfo masih mempertahankan komunikasi atau forum diskusi yang memuat unsur kearifan  budaya lokal. Misalnya, mengemas komunikasi dengan membuat program hiburan rakyat atau mengadakan kegiatan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa (Kelompencapir). “Kami bekerja sama dengan penyuluh agama, BKKBN, dan yang akan berjalan dengan Kementerian Pertanian. Sebab, mereka memiliki penyuluh pertanian yang tersebar hingga ke pelosok daerah,” katanya.

Komunikasi Berbasis Data

Usman juga menyoroti satu hal yang tak kalah penting yang mesti menjadi perhatian humas pemerintah. Yakni, pentingnya humas memperkuat komunikasi berbasis data. Sehingga, humas dapat menyusun strategi komunikasi yang mengena ke sasaran. “Komunikasi itu harus didesain bukan sekadar berdasarkan insting,” ujarnya.

Meski begitu, Usman tak memungkiri, untuk dapat melakukan komunikasi masif membutuhkan anggaran. Namun, ia meyakini komunikasi masif tidak melulu berbanding lurus dengan anggaran. Humas harus tetap mencari cara agar program komunikasi tetap terlaksana. Salah satunya adalah dengan kolaborasi.

Kolaborasi inilah yang menjadi kata kunci sekaligus refleksi kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di Bali, pertengahan November 2022, yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat pelaksanaan syukuran Presidensi G20.

Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Yanyan Mochamad Yani dan Ketua Umum Iprahumas Thoriq Ramadani. Serta, dilanjutkan dengan sesi gelar wicara yang dipandu oleh Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi selaku moderator. Sesi ini dihadiri lima narasumber meliputi Wakil Ketua Umum Iprahumas Dyah Rachmawati Sugiyanto, Ketua Umum ISKI Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut, Ketua Bidang MBKM PP Aspikom Wisnu Widnanarko, dan Sekretaris Umum PERHUMAS Benny Butarbutar. (rtn)