Cara BPJS Ketenagakerjaan Merancang “Grand Design” Komunikasi

BALI, PRINDONESIA.CO – Di hadapan peserta sesi konferensi PR INDONESIA Awards (PRIA) 2023 bertema “Transformasi Komunikasi Digital untuk Peradaban Bangsa” di Bali, Rabu (15/3/2023), Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P. Marbun menekankan pentingnya public relations (PR) membuat grand design komunikasi agar aktivitas komunikasi dapat berjalan optimal.

Apalagi bagi institusi sebesar BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, kata Oni di hadapan 174 partisipan, kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan tercatat sudah mencapai 36 juta. Namun, potensinya masih perlu ditingkatkan hingga 90 juta.

Potensi ini dapat diperoleh dari pekerja informal yang tidak memiliki upah reguler. Para pekerja ini juga menjadi fokus utama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam berkomunikasi dengan kelompok pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan harus membuat grand design komunikasi dan menggunakan pendekatan berbeda dengan kelompok pekerja formal.

Langkah pertama, BPJS melakukan pendekatan untuk mendapatkan pandangan dari media dan kelompok pekerja informal. Langkah kedua, berkomunikasi dengan media, peserta, dan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, tim komunikasi BPJS Ketenagakerjaan memiliki kerangka (framework) komunikasi yang berbeda-beda untuk setiap stakeholder. “Tiap stakeholder harus didekati dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki benang merah yang sama,” kata Oni.

Langkah selanjutnya, mengoptimalisasikan kampanye. Salah satu kampanye BPJS Ketenagakerjaan bertajuk “Kerja Keras Bebas Cemas” dikomunikasikan secara terintegrasi. Kampanye yang dilaksanakan selama periode November – Desember 2022 tersebut tercatat mampu menjangkau 86% total audiens dan memperoleh 95 juta exposure.

Keberhasilan kampanye ini, kata perempuan yang sebelumnya merupakan General Manager Brand Communciations iris Worldwide tersebut, tak terlepas dari perpaduan kanal, konten, kejelasan, konteks, dan konsistensi (5K). Kanal berarti kemampuan PR memilih dan memperluas penggunaan media yang tepat di masingmasing wilayah. Sementara konten artinya PR mampu membawa isi pesan yang akan disampaikan, mudah dimengerti, sederhana, dan menarik. Kejelasan bermakna kampanye yang dibuat memiliki kejelasan tujuan dan informasi. Sedangkan konteks berarti memperhatikan situasi dan kondisi, serta target audiens. Terakhir, konsistensi, menyampaikan pesan kampanye secara terus menerus agar tertanam dan mampu memengaruhi perilaku audiens.

Mengelola Konten

Seiring perkembangan zaman, Oni menekankan agar PR mampu membuat konten komunikasi yang kompatibel dengan kanal digital. Dalam mempersiapkan konten digital, praktisi PR harus cermat dalam menyelaraskan konteks brand, program PR, dan segmentasi. Misalnya, ketika mengampanyekan “Kerja Keras Bebas Cemas”, mereka mengedepankan kearifan lokal sesuai audiens yang akan disasar di wilayah tertentu.

Untuk membuat konten yang mampu mengundang sentimen positif, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan key opinion leaders (KOL). KOL berperan sebagai corong komunikasi perusahaan kepada audiens. Sementara untuk kanal digital, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan portal media on-line, melakukan publikasi di media sosial resmi, memaksimalkan keberadaan search engine optimization (SEO), dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). “Kami juga melakukan publikasi di TV, radio, billboard, dan videotron,” katanya.

Di luar strategi itu, Susana Emilia, peserta konferensi dari PT Terminal Petikemas Surabaya menyampaikan pertanyaan menggelitik. Ia menyoroti kasus peretasan data peserta oleh Bjorka yang dialami BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023. Oni mengatakan, untuk mengatasi kasus yang berpotensi menciderai reputasi ini, pihaknya segera bergerak cepat melakukan investigasi bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari hasil investigasi, sumber kebocoran data diduga bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepada publik, mereka juga memastikan telah melakukan sejumlah langkah preventif. Di antaranya, penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data, peningkatan, dan ketahanan sistem. (rvh)