Diskusi Prabowo dengan 6 Pemred Jadi Angin Segar bagi Transparansi Komunikasi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sejak awal kepemimpinannya, tak sedikit pihak yang menilai buruk komunikasi publik pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Terhitung kini sudah 150 hari pemerintahan, angin segar bagi perbaikan komunikasi publik berhembus lewat diskusi yang diinisiasi presiden ke-8 itu bersama enam wartawan senior sekaligus pemimpin redaksi (pemred) media nasional di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan, inisiatif ini lahir dari kesadaran pribadi bahwa sejak awal memimpin dirinya kurang komunikatif kepada publik. “Ini karena kesadaran bahwa saya ini alpa. Lima bulan terakhir ini saya kurang komunikatif. Makanya (saya bilang) saya mau bicara, dialog langsung, silakan tanya apa saja,” ujarnya seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Narasi Newsroom, Senin (7/4/2025).

Dipandu pembawa acara TVRI Valerina Daniel, secara bergantian Pimred Detikcom Alfito Deannova Gintings, Pimred tvOne Lalu Mara Satriawangsa, Pimred IDN Times Uni Lubis, founder Narasi Najwa Shihab, Pimred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, dan Pimred SCTV-Indosiar Retno Pinasti pun melontarkan sejumlah pertanyaan terkait isu yang sedang hangat dan mengambang di publik. Menariknya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak diketahui sebelumnya oleh Presiden Prabowo.

Sejumlah pertanyan yang keluar dalam sesi diskusi selama hampir tiga setengah jam itu di antaranya soal Undang-Undang TNI dan gelombang demonstrasinya, pembentukan Danantara, pola komunikasi pemerintah yang jauh dari kata baik, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga sikap pemerintah terhadap aturan tarif dagang baru era Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Angin Segar

Menegaskan pengakuan Presiden Prabowo dalam sambutannya, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio menyebut, komunikasi publik pemerintah yang sejauh ini cukup buruk menjadi alasan utama lahirnya diskusi terbuka tersebut.  “Karena komunikasi publiknya buruk, presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan media massa,” kata pria yang karib disapa Hensa dilansir dari Tempo, Minggu (6/4/2025).

Sementara itu praktisi government public relations (GPR) sekaligus founder Govcom Ani Natalia Pinem mengatakan, diskusi bersama elemen media yang digelar Presiden Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah saat ini ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dan profesional.

Namun, Ani menegaskan, reputasi pemerintah tidak dapat dibangun hanya dari satu pertemuan. Dalam hal ini, imbaunya, pemerintah harus konsisten mendengarkan rakyat, sebelum akhirnya melakukan komunikasi yang jujur, dan terbuka. “Harapannya, inisiatif ini menjadi titik cerah yang ditindaklanjuti oleh para pimpinan kementerian dan lembaga dalam menyusun narasi publik yang terarah, jujur, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya kepada PR INDONESIA, Selasa (8/4/2025). (eda)