Memetakan Isu Sampai Evaluasi, Ini Langkah DJP Menghadapi Krisis

JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang selalu menjadi sorotan publik. Sebagai lembaga penerimaan pajak, DJP tak jarang dihadapkan dengan berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan krisis.

Menyadari hal tersebut, unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang dipimpin oleh Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak telah menyiapkan strategi khusus untuk menangani krisis.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti di hadapan peserta GPR Conference bertajuk "Layakkah Humas Berada di Eselon 1?" yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, bagian dari PR INDONESIA Group, di Jakarta, Kamis (22/2/2024). “Ada empat langkah strategis yang kami lakukan ketika krisis terjadi," ungkap Dwi, yang akrab disapa Ewie.

Empat langkah tersebut meliputi memetakan isu (issue mapping), membangun hubungan baik dengan media (media framing and engagement), mengedukasi tim internal serta eksternal (strategic implementations: internal and external), dan melakukan evaluasi krisis (feedback and evaluation).

Humas DJP, kata Dwi, mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan krisis dan menganalisis dampaknya. Selain itu, mereka juga berupaya menjalin komunikasi yang konstruktif dengan media untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik berimbang dan akurat. Kemudian, memberikan edukasi kepada pegawai dan stakeholders terkait cara menangani krisis. Serta, mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan dan melakukan perbaikan untuk menghadapi krisis di masa depan.

SOP Krisis

Selain empat strategi di atas, perempuan yang sebelumnya merupakan Kasubdit Humas DJP ini mengatakan, humas DJP memiliki standard operating procedure (SOP) untuk menangani krisis. SOP ini terdiri dari enam langkah meliputi membentuk tim krisis, menunjuk juru bicara, mengadakan konferensi pers, mengakui kesalahan, menekankan track record positif, dan mengubah krisis menjadi kesempatan.

Khusus poin yang terakhir, Dwi mengakui tidak mudah mengubah krisis menjadi kesempatan. “Tetapi, bukan berarti tidak mungkin,” kata peraih gelar Master Ekonomi dari Yokohama National University, Jepang, ini. Salah satu caranya adalah menjalin kerja sama dengan stakeholders seperti key opinion leader (KOL) untuk membantu menjelaskan situasi krisis kepada publik.

Ia meyakini krisis bisa menjadi kesempatan atau peluang yang baik bagi institusi meningkatkan citranya apabila dikelola dengan baik.

Tentang GPR Conference

GPR Conference merupakan agenda perdana yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, bagian dari PR INDONESIA Group. Acara ini merupakan sarana advokasi untuk mendorong peran strategis humas pemerintah.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dan berbagai pembicara. Konferensi terbagi ke dalam dua panel diskusi. Panel pertama akan membahas tentang “Teknis dan Administrasi, Membelenggu Tuntutan Kepercayaan Publik” dengan pembicara Plt. Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo Sudarmanto, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun.

Sementara panel kedua bertajuk “Memaksimalkan Peran Strategis Humas Menuju Indonesia Emas 2045” diisi oleh Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak  Dwi Astuti, Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fadjar Majardi, Kepala BPSDM Jawa Timur Ramliyanto, dan Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto.

Ikuti terus informasi mengenai GPR Conference ‘’Layakkah Humas Berada di Eselon 1?’’ hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co.  (HUR)