Perkuat Komunikasi Perbatasan, BNPP RI Terapkan Strategi Kolaboratif

PRINDONESIA.CO | Selasa, 07/10/2025
forum strategi kehumasan bertajuk Dari Perbatasan untuk Indonesia Maju oleh BNPP RI, pada Kamis (2/10/2025).
doc/bnpp.go.id

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI Dr. Gutmen Nainggolan, program pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan dari masyarakat melalui strategi komunikasi publik yang kuat.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Guna memperkuat strategi komunikasi publik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan forum strategi kehumasan bertajuk Dari Perbatasan untuk Indonesia Maju. Kegiatan yang digelar bersama kementerian dan lembaga (K/L) anggota BNPP pada Kamis (2/10/2025) di Jakarta, itu bertujuan menyatukan strategi komunikasi publik, membangun branding perbatasan, serta menyusun agenda bersama dalam publikasi, kampanye, dan sosialisasi pembangunan perbatasan.

Hal-hal tersebut, kata Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, sekaligus untuk menggenapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan BNPP RI yakni mengembangkan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai wajah bangsa sekaligus simbol hadirnya negara di garis depan. “PLBN bukan hanya pintu keluar masuk lintas negara, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat perbatasan,” ujarnya dilansir laman resmi bnpp.go.id, Kamis (2/10/2025).

Adaupun guna menyukseskan strategi komunikasi publik, Makhruzi melanjutkan, terdapat lima strategi besar yang perlu dijalankan secara kolektif. Itu mencakup integrasi narasi komunikasi “Dari Perbatasan untuk Indonesia Maju”, kolaborasi konten, optimalisasi media bersama, kampanye nasional perbatasan sebagai etalase bangsa, serta monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas komunikasi publik.

Menyambung Makhruzi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI Dr. Gutmen Nainggolan menegaskan, dalam praktiknya kehumasan di setiap K/L anggota BNPP RI dituntut lebih agresif mengenalkan peran PLBN karena kawasan perbatasan membutuhkan dukungan komunikasi publik yang kuat. “Tanpa dukungan komunikasi publik, program pembangunan perbatasan sulit diketahui dan diterima secara luas,” ucapnya. 

Kolaborasi PESO Model

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Perumus Kebijakan Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI Andi Muslim menegaskan pentingnya kolaborasi kampanye publik agar pembangunan perbatasan lebih dikenal, terutama oleh generasi muda melalui pendekatan PESO model (paid, earned,shared, owned).

Menurut Andi, dengan mengoptimalkan PESO model, kampanye pembangunan perbatasan bisa menjangkau audiens lebih luas secara modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Pandangan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh CEO SEQARA Communications Niken Widi Hapsari dalam workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 beberapa waktu lalu di Surabaya. Niken menjelaskan, strategi kampanye kolaboratif memang dapat diperkuat melalui penerapan PESO model, khususnya melalui shared media yang berkaitan dengan kolaborasi lintas pihak termasuk komunitas, pegiat sosial, hingga pihak internal yang dapat  membangun kredibilitas dan keterlibatan publik dengan lebih autentik.

Namun, perempuan yang sudah berpengalaman lebih dari satu dekade di dunia public relations (PR) itu mengingatkan agar praktisi PR memahami prinsip kolaborasi yang dibangun dari dua hal, yakni shared resources dan shared credibility. “Konteks shared resources, mencakup pada berbagi sumber daya mulai dari lokasi, narasumber, kanal distribusi, relawan hingga materi visual. Sedangkan, shared credibility berarti reputasi mitra dapat memperkuat kepercayaan publik selama selaras dengan nilai dan mandat organisasi,” pungkasnya. (EDA)