Kemenkominfo Dorong GPR Mengadaptasi AI dengan Memperhatikan Tanggung Jawab Etika

PRINDONESIA.CO | Selasa, 23/04/2024

Kemenkominfo mengimbau government public relations (GPR) memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu komunikasi publik. Namun, pemanfaatannya harus dibarengi dengan tanggung jawab etika.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Perkembangan artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan) yang semakin tak terbendung turut menuntut praktisi government public relations (GPR) untuk beradaptasi dalam pemanfaatannya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam  acara Road to World Public Relations Forum 2024 yang diadakan Katadata di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Budi merujuk kepada OECD Report on Public Communication (2021), yang menyoroti penggunaan teknologi digital, data, dan AI untuk menjangkau audiens lebih luas. Untuk diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di bawah komando Budi memang aktif terlibat dalam forum yang membahas pemanfaatan AI untuk komunikasi publik.

Sejalan dengan pernyataannya, pria yang sebelumnya bekerja sebagai jurnalis di Media Indonesia itu menegaskan, pemanfaatan AI oleh praktisi GPR harus dibarengi dengan tanggung jawab etika dan aspek kemanusiaan. “Pelaku komunikasi publik perlu mengidentifikasi risiko dan implikasi etika secara holistik, mengevaluasi secara berkala sistem internal, serta mengikuti perkembangan regulasi,” ujarnya.

Upaya Kemenkominfo

Menyusul imbauan tersebut, Budi mengatakan, Kemenkominfo akan mengeluarkan lebih banyak aturan mengenai AI, berdasarkan tiga fondasi utama yaitu keamanan, etika, dan kepercayaan. Adapun saat ini, fokus pemerintah masih pada aspek etika. “Pemerintah sedang mengkaji tata kelola AI dengan pendekatan horizontal melalui peraturan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta surat edaran Menteri Kemenkominfo tentang etika AI,” terangnya.

Lebih lanjut Budi menyampaikan, upaya tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap ekosistem komunikasi publik yang bertanggung jawab di tengah dinamika perkembangan teknologi. Sebab, terlepas dari tantangan yang ada, ia menilai, manfaat teknologi harus dapat dioptimalkan. "Pada masa mendatang, teknologi ini dapat sangat membantu kita dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk kegiatan kehumasan," tutupnya. (jar)