Penjurian PRIA 2026 Kategori Komunikasi PA: Berbasis Sistem, Data, dan Nilai

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kompleksitas relasi yang kian meningkat antara suatu organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) membuat pengelolaan hubungan tidak lagi dapat dijalankan secara ad hoc. Praktik stakeholder management yang dijalankan praktisi public affairs (PA) kini dituntut berbasis sistem, data, dan nilai, agar mampu menjaga kepercayaan sekaligus menghasilkan dampak nyata. Pemahaman tersebut ditegaskan sejumlah peserta PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 kategori Public Affairs sub-kategori Stakeholder Management dalam penjurian hari terakhir, Jumat (9/1/2026).

IPB University, misalnya, memahami bahwa praktik PA kini merupakan tulang punggung tata kelola institusi yang berkelanjutan. Dijelaskan oleh Direktur Kerjasama IPB University Dr. Alfian Helmi, hal tersebut tergambar lewat implementasi standar operasional prosedur (SOP) Stakeholder Management yang mengatur siklus relasi secara menyeluruh mulai dari tahap inisiasi, fasilitasi, implementasi, diseminasi, monitoring dan evaluasi, hingga kontribusi serta apresiasi.

SOP tersebut, lanjut Helmi, diperkuat oleh dua sistem informasi terintegrasi yakni sistem Informasi Kerjasama (SKA) IPB dan IPB Partnership Portal. “Melalui database stakeholder terpadu ini, IPB mendokumentasikan profil mitra, riwayat interaksi, status kerja sama, isu strategis, hingga dampak kolaborasi,” terangnya mengenai sistem yang memastikan pengelolaan relasi secara konsisten, mitigasi risiko reputasi, serta pelaksanaan PA yang transparan dan berbasis data.

Helmi memaparkan, pendekatan sistemik tersebut selaras dengan prioritas jangka panjang IPB 2045, dan rencana strategis IPB 2024-2028 yang berpatokan pada prinsip good university governance. Ia juga menilai bahwa dampak pengelolaan stakeholder tersebut tercermin pada tingginya leverage kemitraan seperti capaian nilai kemitraan sebesar Rp2,3 triliun. Dari sisi kualitas relasi, tambahnya, survei Kepuasan Mitra 2025 mencatat skor rata-rata 4,4 dari 5, sementara kerjasama IPB menjangkau lebih dari 7.395 desa dan melibatkan 67.781 orang.

Menanggapi pemaparan Helmi, Head of External Relations and Communications (ERC) TIS Petroleum Asia Group Arie Novel yang duduk di bangku juri menyoroti keseimbangan peran akademik dengan kebijakan publik dan masyarakat dalam mengelola ekspektasi para pemangku kepentingan. Menjawabnya, Helmi menjelaskan, pihaknya memiliki ruang dialog strategis bernama IPB Stakeholder Forum. Kegiatan tersebut secara konsisten menghadirkan sekitar 200 pemangku kepentingan lintas sektor mulai dari pemerintah, industri, komunitas petani, hingga mitra lain sebagai wadah penyelarasan kebijakan dan inisiasi kolaborasi. “Hal itu didukung layanan informasi publik yang responsif serta kanal pengukuran ekspektasi publik yang terstruktur,” jelasnya.

“Power Interest Matrix”

Pemahaman serupa dari sektor berbeda disampaikan oleh PT Takeda Innovative Medicines. Bagi Head of Public Affairs PT Takeda Innovative Medicines Revi Renita, stakeholder management di industri kesehatan yang sangat teregulasi harus dijalankan secara patuh hukum, terdokumentasi, dan berlandaskan nilai.

Oleh karena itu, jelas Revi, implementasi strategic stakeholders management Takeda mencakup SOP yang bersifat transparan, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Praktiknya didukung oleh database pemangku kepentingan terpusat dengan prinsip privasi dan persetujuan kontak, kemudian diimbangi rencana komunikasi, dan monitor jejak engagement. “Selain itu, perencanaan engagement dilakukan berbasis power interest matrix untuk memastikan fokus pada pemangku kepentingan kunci, seperti Kementerian Kesehatan, asosiasi medis, kelompok pasien, non-governmental organization (NGO), media, hingga mitra edukasi,” ujarnya.

Revi menegaskan, implementasi stakeholder management Takeda tidak berhenti pada tataran komunikasi kebijakan, tetapi diwujudkan dalam kolaborasi nyata seperti nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan untuk edukasi penyakit menular dan tidak menular. “Kami mencatatakan 1.300 publikasi media dengan sebanyak 2 miliar impresi, serta lebih dari 500 kegiatan edukasi medis berkelanjutan yang melibatkan lebih dari 50.000 dokter yang menjadi peserta edukasi,” tutupnya.

PRIA 2026

PR INDONESIA Awards (PRIA) merupakan ajang kompetisi kinerja kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif di Indonesia yang ditujukan untuk mengukur dan mengapresiasi kinerja komunikasi instansi pemerintahan maupun korporasi sepanjang satu tahun.

PRIA 2026 terbuka bagi peserta dari Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota), BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Korporasi Swasta Nasional, Korporasi Swasta Multinasional, Perguruan Tinggi (PTN/PTS), Non Government Organization (NGO), Badan Layanan Umum (BLU), Agensi PR, hingga Satuan Kerja Organisasi/Lembaga.

Adapun kategori yang dikompetisikan pada tahun ini meliputi OWNED MEDIA (Majalah Internal, Video Profil), KANAL DIGITAL (Aplikasi, Website, Media Sosial), MANAJEMEN KRISIS (Praktis, Krisis dan Paskakrisis), LAPORAN TAHUNAN (Annual Report, Sustainability Report), PROGRAM KOMUNIKASI SOCIAL RESPONSIBILITY (Keberlanjutan Bisnis Perusahaan (Sustainability Business), Pemberdayaan Masyarakat (Community Based Development)), PROGRAM PR (Program Marketing PR, Program Government PR, Program Corporate PR, Program Digital PR), DEPARTEMEN PR, PUBLIC AFFAIRS (Stakeholder Management Excellece), dan BEST OF THE BEST ACHIEVEMENT yang akan diberikan khusus kepada korporasi/lembaga/organisasi yang berhasil mendapat trofi terbanyak di seluruh kategori.

Pengumuman dan undangan pemenang PRIA 2026 akan dikirim pada 13 Januari 2026, dan puncak penghargaan akan berlangsung pada 13 Februari 2026.

Ikuti terus perkembangan PRIA 2026 hanya di prindonesia.co dan humasindonesia.id. (EDA)