Catatan Juri PRIA 2026 Kategori Komunikasi SR: Belum Terfokus Pada StratKom Terukur

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Penjurian sesi presentasi ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5-9 Januari 2026 menyisakan catatan penting. Dewan juri pada kategori Komunikasi Social Responsibility (SR), misalnya, menyoroti pergeserah paradigma yang fundamental dari para peserta. 

Dalam wawancara usai penjurian dewan juri senada menegaskan bahwa praktisi humas/public relations (PR) tidak bisa lagi sekadar melaporkan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membuktikan dampak nyata komunikasi. Hal tersebut sebelumnya telah digarisbawahi pendiri sekaligus CEO PR INDONESIA Group Asmono Wikan dalam pembukaan penjurian. Ia menyebut, titik fokus penilaian pada kategori Komunikasi SR bukan seberapa besar donasi yang diberikan perusahaan, tetapi bagaimana strategi komunikasi dijalankan. “PRIA adalah sebuah ajang kompetisi tentang komunikasi,” tegas Asmono, pada Rabu (7/1/2026).

Lemahnya fokus peserta terhadap aspek komunikasi tersebut yang disayangkan dewan juri kategori Komunikasi SR. CEO Kiroyan Partners Verlyana Hitipeuw, misalnya, melihat masih adanya kerancuan antara kesuksesan program lapangan dengan keberhasilan strategi komunikasi. 

Menurut perempuan yang akrab disapa Veve itu, tidak sedikit dari peserta masih terjebak memaparkan teknis pemberdayaan masyarakat tanpa menjelaskan sisi komunikasinya. Padahal, tegasnya, komunikasi yang terukur adalah kunci menjaga reputasi keberlanjutan. “Masih ada peserta, terutama yang baru ikut, tampaknya masih menyamakan keberhasilan programnya dengan keberhasilan komunikasi. Fokus mereka sangat kuat di program community development-nya, tapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam strategi komunikasi yang terukur,” ujarnya. 

Tuntutan Data dan Keberlanjutan

Sementara itu pendiri Institute for Sustainability and Agility (ISA) Maria R. Nindita Radyati menyoroti pentingnya penyajian data yang presisi dan memiliki konteks. Menurutnya, narasi kualitatif tanpa dukungan angka yang valid tidak lagi relevan bagi investor maupun pemangku kepentingan. 

Untuk itu, Maria berpesan kepada praktisi humas/PR untuk memahami metrik ESG (Environmental, Social, Governance) guna mendukung keterbukaan informasi perusahaan. “Kita tidak hanya menyebutkan telah mengurangi emisi sekian ton, tetapi (menunjukkan) porsinya berapa dibandingkan target Indonesia atau target perusahaan. Jadi ada proporsi persentasenya,” jelasnya.

Juri lain, Sustainability and Communications Expert Melina Karamoy, justru melihat peran humas/PR yang meluas drastis dari presentasi para peserta. Menurutnya, praktisi komunikasi kini memang telah dituntut menjadi agen perubahan yang melek teknologi digital sekaligus paham isu keberlanjutan. Namun, Melina menilai masih ada celah antara ekspektasi juri dengan realitas presentasi peserta. “PR hari ini sudah dapat menjadi agen perubahan. Kita juga harus bisa meng-catch up dengan teknologi, dengan digital yang ada,” ungkap Melina.

Veve menutup dengan pesan kuat bahwa humas/PR harus berpikir lebih etis dan berani mengangkat realitas. “Tim PR atau tim komunikasi korporat tidak lagi hanya menjadi penyampai pesan, tapi juga harus bisa menjadi penjaga makna dan konteks,” pungkas Veve.

Ikuti terus informasi terkait PRIA 2026 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (Arfrian R.)