NS BlueScope Indonesia Siap Jadi Pemasok Kebutuhan Baja di IKN

PRINDONESIA.CO | Selasa, 16/07/2024
NS BlueScope Indonesia, asosiasi, dan produsen baja doronng penggunaan baja dalam negeri berkualitas dalam proyek pembangunan IKN.
Foto NS BlueScope Indonesia

Kebutuhan baja untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara diperkirakan mencapai 9,5 juta ton. Presiden Direktur PT NS BlueScope Indonesia Lucky Lee mengaku siap memasok kebutuhan tersebut.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Berdasarkan data The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) tahun 2023, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang emas bagi industri baja nasional. Pasalnya, mega proyek tersebut diperkirakan membutuhkan sebanyak 9,5 juta ton baja hingga tahun 2035. Disebutkan secara rinci, pada tahap awal pembangunan IKN dibutuhkan sekitar 700 ribu ton baja.

Guna memenuhi kebutuhan akan baja tersebut, Presiden Direktur PT NS BlueScope Indonesia Lucky Lee mengatakan, pihaknya sebagai salah satu pemain di industri baja nasional siap menjadi pemasok. “Kami siap menjadi pemasok baja berkualitas untuk memenuhi kebutuhan baja proyek pembangunan IKN,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Sejalan dengan kesiapan yang disampaikan Lucky, IISIA turut menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna mendorong pemerintah agar konsisten menggunakan produk baja dalam negeri. Senada, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta agar pemerintah melibatkan dan memberdayakan pengusaha kecil serta kontraktor lokal dalam pembangunan IKN.

Membantu Mewujudkan Misi IKN

Dalam pemenuhan permintaan baja untuk pembangunan IKN, kata Lucky, kolaborasi antar pihak seperti keterlibatan BlueScope, dapat menyukseskan misi IKN menjadi kota yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. “Kami siap menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan dan tahan gempa,” lanjutnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Regional dan Daerah Mitra Otorita IKN Rusmin Lawin  mengatakan, pihaknya sempat kewalahan karena para investor berebut lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, yang menyediakan seperempat dari 6.000 hektar untuk pembangunan. (jar)