Meninjau Peran PR di Tengah Tantangan Kebocoran Data

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Insiden kebocoran data tak jarang terjadi di Indonesia. Belum lama ini, masyarakat sempat dihebohkan kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BPN) diketahui sedang menginvestigasi dugaan kebocoran lebih dari 4,7 juta data Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kejadian berulang semacam itu seharusnya menjadi penegasan bagi pentingnya perlindungan data pribadi dan peran public relations (PR) di dalamnya. Sebagaimana disampaikan CEO dan Partner Veda Praxis Syahraki Syahrir, komitmen perlindungan data dapat menjadi satu aspek untuk menjaga kepercayaan audiens maupun reputasi organisasi. “Tanpa itu, perusahaan dapat runtuh dalam sekejap akibat pelanggaran data,” ujarnya dalam acara Sharing Session ID COMM (SSIDCOM) bertajuk “Dunia Tanpa Privasi: Bagaimana PR Menghadapi?”, Kamis (29/8/2024).

Syahraki menjelaskan, dalam konteks Indonesia hari ini kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi masih terbilang rendah. Hal tersebut didukung oleh kebiasaan terbuka dan suka berbagi, yang membuat masyarakat kurang awas terhadap informasi pribadi. “Meningkatkan kesadaran akan pentingnya data pribadi adalah langkah awal yang krusial,” imbuhnya.

Peran PR

Seakan menyambung Syahraki, Co-Founder sekaligus Director ID COMM Asti Putri menjelaskan, dalam konteks komunikasi praktisi PR harus lebih waspada dan proaktif. Sebab menurutnya, tugas PR hari ini tidak lagi sebatas komunikasi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko digital. Untuk ini, katanya, terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan secara internal maupun eksternal.

Adapun secara internal, papar Asti, organisasi terlebih dahulu harus membangun sistem keamanan data yang kuat. Sejalan, libatkan semua karyawan dalam menjaga kerahasiaannya. Di sini, katanya, PR perlu mengambil peran memberikan peringatan dini jika ada potensi kebocoran data.

Sementara secara eksternal, lanjut Kepala Penelitian & Pengembangan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) 2020-2024 itu, organisasi perlu membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan publik. “Jika terjadi kebocoran data, perusahaan harus segera memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada publik,” imbaunya.

Sejalan dengan sikap transparan, tandas Asti, organisasi juga perlu menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal perlindungan data pribadi, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik. (jar)