Wamen Kominfo Apresiasi Komitmen Perusahaan Jaga Keamanan Data Digital

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengapresiasi perusahaan digital yang mematuhi regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen, termasuk penanganan aduan terhadap pelayanan digital.

Hal itu ia sampaikan mengingat Kementerian Kominfo saat ini tengah gencar melakukan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital, sekaligus menyiapkan regulasi serta adopsi teknologi untuk meningkatkan perlindungan data dan mencegah serangan siber. “Pemberian proteksi terhadap data-data konsumen saya kira salah satu langkah yang baik, karena isu keamanan digital telah menjadi sangat krusial,” ujarnya usai menghadiri VIDA Executive Summit 2024 di Jakarta, Selasa (3/9/2024) seperti dikutip dari siaran pers.

Sebelumnya dalam sambutan di VIDA Executive Summit 2024, Nezar menjelaskan, serangan siber dalam skala global telah mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun Indonesia, katanya mengutip data National Cyber Security Index 2023, berada pada peringkat ke-49 dalam hal keamanan siber dari total 176 negara. “Pada 2023, serangan siber di Indonesia tercatat sebanyak 279 juta. Naik 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” papar mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post itu.

Selain serangan siber, imbuh Nezar, di Indonesia juga marak terjadi penipuan online. Dalam hal ini, katanya, Kementerian Kominfo telah mengelola ratusan ribu aduan terkait penipuan online lewat layanan cekrekening.id. “Situs web tersebut mencatat sebanyak 572 ribu aduan terkait penipuan online sepanjang 2017 sampai 2024,” ungkapnya.

Peran PR dalam Perlindungan Data Pribadi

Sementara itu, co-founder sekaligus Direktur ID COMM Asti Putri dalam kesempatan berbeda menyampaikan, praktisi public relations (PR) punya peran tersendiri dalam perlindungan data.

Asti menjelaskan, dalam keseharian kerjanya PR senantiasa berhadapan dengan data audiens, jurnalis, key opinion leader (KOL), hingga karyawan dan mitra kerja, yang mencakup tanggal lahir serta preferensi individu. “PR harus bertanggung jawab memanfaatkannya sesuai tujuan yang diinginkan,” tegasnya dalam acara Sharing Session ID COMM bertajuk “Dunia Tanpa Privasi: Bagaimana PR Menghadapi?” yang berlangsung Kamis (29/8/2024).

Menurut Asti, perlindungan data oleh PR penting karena ada berbagai celah kebocoran dalam aktivitas kerjanya. Di antaranya ketika melakukan pemetaan target komunikasi, penjangkauan audiens, hingga pengelolaan informasi yang akan disebarluaskan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap data pribadi yang dikelola PR, kata Asti, adalah dengan meminta persetujuan pemilik data. “Data-driven memungkinkan PR melakukan micro-targeting. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga keamanan data,” pungkasnya. (lth)