Tentang Konteks Sosial dan “Social Bubble” dalam Lanskap Komunikasi Kiwari

PRINDONESIA.CO | Jumat, 25/09/2026
Ilustasi social bubble dalam masyarakat
doc/ Spread Privacy

Director Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad menyampaikan bahwa praktik komunikasi kiwari perlu dilandasi dengan empati dan kepekaan para penerima pesan.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Tantangan komunikasi publik semakin kompleks di tengah perubahan tingkat kepercayaan masyarakat dan cara publik mengonsumsi informasi. Hal ini disampaikan oleh Director Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad. Menurutnya, dalam konteks kekinian praktisi public relations (PR) atau government public relations (GPR)/humas wajib memahami konteks sosial yang membentuk persepsi masyarakat terhadap sebuah pesan.

Di sini, Gusti menyoroti kesenjangan pengalaman dan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi cara publik merespons komunikasi dari institusi maupun dari juru bicara. Katanya, perbedaan realitas kehidupan itu membuat jarak pengalaman yang tidak dapat dipahami, sehingga komunikasi yang disampaikan institusi berisiko dianggap tone deaf atau tidak memiliki empati terhadap persoalan yang sedang dirasakan masyarakat. “Maka, sensitivitas terhadap kondisi audiens menjadi bagian penting dalam merancang pesan publik,” jelasnya dalam talkshow Konvensi Humas Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Iprahumas, Selasa (22/9/2026), di Jakarta. 

“Social Bubble”

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan terbentuknya social bubble. Menurut Gusti, jika sebelumnya polarisasi menjadi perhatian utama, kini masyarakat juga semakin mudah terjebak dalam lingkaran informasi yang dibentuk oleh preferensi pribadi dan algoritma. 

Dalam kondisi tersebut, terang Gusti, sebagian orang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sementara informasi dari luar lingkaran tersebut cenderung diragukan. “Situasi ini membuat publik menjadi lebih tertutup, skeptis, bahkan enggan menerima pesan dari institusi tertentu,” ujarnya. 

Alumnus Universitas Diponegoro itu menegaskan, praktisi PR atau GPR perlu lebih berhati-hati dan berempati dalam menyampaikan dan menyebarluaskan pesan. Gusti mengatakan, pesan tersebut perlu mempertimbangkan sensitivitas publik, termasuk risiko kelompok yang merasa tersinggung atau tidak terwakili. (Evira Anyelia)