Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Prabuninyda Revta Revolusi menilai, kerja sama dengan asosiasi public relations (PR) dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan pemahaman publik akan kebijakan pemerintah.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Dinamika di dunia komunikasi telah menuntut pemerintah untuk senantiasa beradaptasi dan berinovasi. Dalam hal ini, penguatan kerja sama dengan asosiasi public relations (PR) bisa jadi salah satu langkah strategis. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Prabuninyda Revta Revolusi, lewat kerja sama kedua belah pihak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan kebijakan pemerintah.
Pendapat tersebut disampaikan Prabu, karena menilai komunikasi yang kurang baik kepada masyarakat selama ini telah menjadi salah satu faktor kegagalan atau kurang efektifnya kebijakan pemerintah. “Bukan karena isi atau substansi kebijakan yang buruk. […] karena masyarakat tidak memahami isi utama kebijakan itu,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (22/11/2024).
Selain harus melibatkan asosiasi PR, tambah Prabu, pemerintah juga harus melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan pesan publik dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Menurutnya, keterlibatan kedua entitas tersebut memungkinkan pemerintah dapat merumuskan strategi yang efektif dalam mengomunikasikan sebuah kebijakan.
Agar Lebih Diterima
Lebih lanjut Prabu menilai, keberadaan asosiasi PR dan tokoh masyarakat di dalam bagian strategi komunikasi kebijakan pemerintah sangat penting, terutama jika berbicara mengenai suatu isu yang mendapat penolakan publik dari kalangan tertentu. “Dalam hal ini ketika mereka tahu yang berbicara pemerintah, akan ada sejenis mental block mereka,” imbuhnya.
Mantan jurnalis televisi itu mencontohkan dengan kampanye tentang bahaya judi online. Menurutnya, pendekatan dalam kampanye ini harus dilakukan secara kreatif agar lebih mudah diterima masyarakat. Misalnya, dengan melibatkan influencer.
Bagi Prabu, keterlibatan sosok influencer dalam mengomunikasikan pesan pemerintah secara informal, relatif lebih mudah diterima oleh masyarakat era komunikasi modern saat ini. “Kami menggunakan publik itu sendiri dan influencer untuk memastikan pesan bisa diterima oleh audiens yang lebih luas,” pungkasnya. (lth)
- BERITA TERKAIT
- Kantor Komunikasi Kepresidenan Resmi Punya 6 Juru Bicara, Berikut Profilnya
- Pelibatan Asosiasi PR dan Tokoh Masyarakat demi Efektivitas Komunikasi Kebijakan
- Jelang Pilkada, Kementerian Komdigi Gencarkan Literasi dan Perkuat Kolaborasi
- Hasan Nasbi Resmi Melantik Jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan
- Menkomdigi Akan Soroti Peran Komunikasi Digital untuk Citra Bangsa di WPRF 2024