Karhutla Terus Membara, Ketimpangan Komunikasi Publik Pemerintah Masih Nyata

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kalimantan dan beberapa wilayah lain di Sumatera dan Papua tengah menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membara. Di balik kejadian ini, terdapat persoalan yang tidak kalah penting untuk disoroti, berkaitan dengan komunikasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang berhadapan langsung dengan dampak karhutla.

Disampaikan oleh Dosen Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Pamulang Gina Fauziah, komunikasi sejatinya menjadi bagian penting dari mitigasi bencana. Mengutip pedoman Communicating Risk in Public Health Emergencies dari WHO, Gina menjelaskanpentingnya informasi yang akurat, disampaikan sejak dini, dan secara berulang serta menggunakan bahasa dan saluran komunikasi yang dipahami maupun dipercaya masyarakat. 

Dalam konteks ilmu komunikasi, terang Gina, penyampaian informasi tidak cukup hanya untuk memberitahukan adanya ancaman. “Tetapi juga harus membantu masyarakat memahami risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat,” jelasnya dikutip dari Suara.com, Rabu (14/10/2026). 

Dilansir dari siaran pers Kementerian Kehutanan yang diterbitkan pada Minggu (11/10/2026), berdasarkan pemantauan SiPongi hingga Sabtu (10/10/2026), di Kalimantan terdeteksi 793 titik panas, meningkat dari sebelumnya hanya 356 titik. Selain itu, berdasarkan pantauan ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), kabut asap terus bergerak ke wilayah Sarawak, Semenjanung Malaysia dan Singapura dengan kualitas udara dikategorikan tidak sehat hingga berbahaya. 

Komunikasi Proaktif dan Transparan

Di tengah situasi yang memanas ini, Gina menilai pemerintah kerap hanya mengunyahinformasi yang mengandung kabar baik dari para pejabatnya. Padahal, informasi yang beredar di masyarakat khususnya di media sosial menampakkan realita yang berbeda. “Ketimpangan ini menjadi salah satu tanda belum selarasnya informasi yang disampaikan kepada publik dengan realitas di lapangan,” jelasnya.

Salah satu contoh ketimpangan tersebut adalah ketika pemerintah kerap menyuguhkan laporan harian bernada positif, seperti jumlah personel dan kesiapan alutsista. Sementara narasi di media sosial jelas memperlihatkan kondisi warga yang menderita dan petugas lapangan yang kelelahan serta kekurangan alat. 

Menyikapi ketimpangan informasi tersebut, Gina menegaskan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah wajib menjembatani perbedaan dengan menyajikan data yang transparan, akurat, dan ramah terhadap literasi ekologis. 

Selasar dengan pandangan Gina, pakar komunikasi bencana LSPR Institute Hidayat yang kini mengemban tanggung jawab sebagai Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), juga pernah menekankan pentingnya komunikasi aktif dan transparan dari pemerintah demi mereduksi ketidakpastian, serta menghindari kepanikan berlebih dari masyarakat. (Evira Anyelia)