Beberapa Hal yang Disoroti Pengamat dan Pakar Komunikasi Terkait Wantimpres

SURABAYA, PRINDONESIA.CO – Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berasal dari berbagai latar belakang di Istana Negara Jakarta. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dalam sejarah lembaga pemerintah nonstruktural itu, dan mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (UNAIR) Dr. Suko Widodo.

Dikutip dari laman resmi UNAIR, Jumat (9/10/2026), Suko mengapresiasi keberagaman komposisi dari 26 figur yang dilantik sebagai wujud strategi politik representasi agar lingkar pertimbangan tidak hanya diisi pihak sepaham. Selain itu, langkah ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen presiden membuka lingkaran pertimbangan yang lebih luas. Diketahui, 26 anggota Wantimpres yang dilantik Presiden Prabowo mencakup tokoh agama, pengusaha, militer, teknokrat, hingga figur kritis seperti Rocky Gerung.

Namun, Suko menyoroti urgensi independensi intelektual para anggota, semata agar Wantimpres tidak terjebak menjadi wadah akomodasi politik semata. “Representasi baru bernilai jika menghasilkan keragaman pandangan, bukan sekadar nama,” jelasnya dikutip dari laman resmi UNAIR, Jumat (9/10/2026). 

Pria yang mengajar di program S3 Ilmu Sosial itu menerangkan, kriteria keberhasilan dari strategi politik representasi terletak pada keterbukaan ruang diskusi di dalam internal lembaga. “Ukurannya sederhana, apakah mereka benar-benar diberi ruang untuk berbeda pendapat dengan presiden atau tidak. Persoalannya bukan semata jumlah anggota, melainkan mutu pertimbangannya agar daya kritis Wantimpres tidak melemah,” tegasnya. 

Stop Tengil dan Perbanyak Dengar Rakyat 

Pandangan Suko selaras dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Menurut Adi, langkah yang dilakukan Presiden Prabowo menjadi cara konkret untuk merangkul berkolaborasi dengan semua unsur bangsa. “Figur yang dilantik jadi wantimpres hari ini mayoritas melampaui urusan kepentingan jabatan, rata-rata sudah sukses di bidangnya masing-masing,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/10/2026). 

Kendati demikian, Adi turut mengingatkan anggota Wantimpres harus diiringi tanggung jawab untuk bekerja dan mendengarkan aspirasi masyarakat, terlebih hak keuangan dan fasilitas yang diterima bersumber dari uang rakyat. Untuk diketahui, setiap anggota Wantimpres memperoleh hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan. Dengan perhitungan 26 anggota, praktis pemerintah akan mengeluarkan sekitar Rp23,868 miliar dalam setahun. 

Untuk itu, Adi meminta para anggota Wantimpres untuk terus menunjukkan sikap yang lebih rendah hati dan tidak mempertontonkan gaya sebagai pejabat. “Stop gaya-gaya tengil, harus lebih humble. Perbanyak dengar rakyat, bukan minta didengar rakyat,” tegasnya. (Evira Anyelia)