Transformasi Digital GPR Harus Digenapi Peningkatan Kapasitas hingga Etika

SEMARANG, PRINDONESIA.CO – Perkembangan teknologi yang kian pesat, hingga kepemimpinan Indonesia yang baru di bawah komando Presiden Prabowo, telah menghadirkan perubahan dan tantangan tersendiri dalam dunia humas pemerintah (government public relations/GPR).

Hal tersebut yang disoroti Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawati, dalam kata sambutannya di gelaran HUMAS INDONESIA Outlook (HIO) 2025 di Semarang, Rabu (11/12/2024).

Menurut Molly, paradigma komunikasi pemerintah telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan, yang memungkinkan inovasi komunikasi publik hingga efisiensi penyusunan strategi. “Adopsi teknologi terkini, seperti alat analisis situs web dan kecerdasan buatan, membawa perubahan besar dalam tahapan perencanaan hingga pengelolaan strategi komunikasi,” ujarnya.

Kini, katanya, tugas GPR bukan lagi sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis data. “Era sekarang telah menciptakan peluang besar untuk menjalankan komunikasi digital yang semakin beragam,” imbuhnya berkaca pada praktik penyebaran informasi kebijakan saat pandemi COVID-19 bisa dijalankan dengan lebih komprehensif berkat teknologi.

Namun, Molly menambahkan, transformasi di atas berjalan berdampingan dengan sejumlah tantangan. Utamanya mengenai penyebaran informasi keliru, dan kecenderungan masyarakat mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi. Guna menyikapi hal ini, imbaunya, GPR wajib meningkatkan kapasitas, seraya menjunjung tinggi prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab. Tujuannya agar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal.

Humas Indonesia Outlook

HUMAS INDONESIA Outlook merupakan agenda yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA. Acara ini memuat diskusi tentang tren komunikasi dan kehumasan di tahun 2025 untuk mendorong peran humas pemerintah.

HIO 2025 dihadiri oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang Kartika Hedi Aji, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI Molly Prabawaty, dan sejumlah pembicara lainnya. Adapun diskusi dibagi ke dalam dua sesi panel.

Diskusi pertama membahas “Proyeksi dan Tantangan Kehumasan Pemerintah 2025” dengan narasumber CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid, Pranata Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mayrianti Annisa Anwar, dan Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti.

Sementara panel kedua mengangkat topik “Tantangan Mengelola Reputasi Organisasi/Korporasi di Era Digital”. Pada panel kedua ini, VP Corporate Communication PT PLN (Persero) hadir sebagai pembicara.

Ikuti terus perkembangan HIO 2025 hanya di prindonesia.co dan humasindonesia.id. (RHO)