Kemensetneg Dorong Partisipasi Publik Lewat “Multi-Stakeholder Engagement”

PRINDONESIA.CO | Senin, 13/01/2025
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) berkolaborasi dengan Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menerima kunjungan delegasi mahasiswa Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), bertempat di Ruang Rapat Lt. 4 Gd. 3 Kemensetneg, Jakarta, pada Selasa (7/1).
dok.Kemensetneg RI

Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto menjelaskan, melalui program multi-stakeholder engagement pihaknya dapat memastikan kebijakan pemerintah menjadi lebih inklusif dan relevan.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkomitmen mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak guna mendukung implementasi kebijakan pemerintah. Salam satu perwujudan komitmen tersebut adalah implementasi program multi-stakeholder engagement secara rutin.

Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, program tersebut bertujuan memastikan kebijakan yang diambil pemerintah dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, terangnya, pihaknya turut melibatkan mahasiswa dan kalangan pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Eddy, pendekatan multi-stakeholder engagement dapat memudahkan upaya menunjukkan kinerja dan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat legitimasi serta efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. "Melalui interaksi langsung dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, kami berharap dapat memastikan kebijakan pemerintah lebih inklusif dan relevan," paparnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (7/1/2025).

Peran Mahasiswa dalam Mendukung Program Pemerintah

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran krusial dalam mendukung jalannya kebijakan pemerintah. "Generasi muda harus mampu memahami mekanisme kerja pemerintah secara mendalam, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan tentunya berkontribusi secara positif di ruang publik," katanya.

Dalam konteks ini, imbuh Eddy, mahasiswa juga memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan media sosial secara bijak, guna menyebarkan informasi yang mendukung kemajuan bangsa, sekaligus mencegah penyebaran disinformasi yang bisa merugikan.

Seakan menyambung Eddy, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Noudhy Valdryno menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kualitas pendidikan, dan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.

Melalui pendekatan multi-stakeholder engagement, Kemensetneg berharap dapat mewujudkan kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas. (RHO)