Penanganan COVID-19 di Provinsi Jabar Diapresiasi Presiden Jokowi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Rinciannya, pada periode tersebut, 14 kabupaten/kota termasuk ke dalam Zona Oranye (Risiko Sedang) dan 13 kabupaten/kota masuk Zona Kuning (Risiko Rendah). Sementara di level kecamatan, hingga 5 Agustus 2020, terdapat 228 kecamatan atau sekitar 36 persen merupakan Zona Hijau. Meski masih terdapat kenaikan kasus terkonfirmasi di sejumlah daerah, rata-rata angka Reproduksi Efektif (Rt) COVID-19 di Jabar pada 28 Juli hingga 9 Agustus berada di angka 0,86.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada gubernur, Forkopimda, bupati dan wali kota, jajaran Gugus Tugas, dokter dan perawat, tokoh masyarakat, relawan, TNI dan Polri, yang telah bekerja keras dalam mengendalikan COVID-19 di Jawa Barat sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan,” ujar Presiden dalam arahannya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (11/8/2020).

“Rata-rata semua sudah pada posisi (zona kewaspadaan) Kuning dan Hijau, saya harapkan ini terus dipertahankan dan dikendalikan. Syukur jika yang kuning semua bisa menjadi zona ke Hijau,” katanya seraya mengingatkan kepada seluruh warga negara untuk terus menaati protokol kesehatan hingga vaksin COVID-19 telah selesai diuji dan bisa digunakan.  

Dalam rapat koordinasi yang diikuti bupati/wali kota secara virtual itu, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya strategi intervensi berbasis lokal. Yakni, PSBB tingkat desa/kampung atau penanganan dalam skala kecil bisa memudahkan untuk memutus rantai penularan virus SARS-CoV-2. “Saya kira yang sudah dikerjakan Jabar agar diteruskan,” kata Presiden.

Tingkatkan Disiplin

Presiden juga menyoroti terkait manajemen krisis terutama dalam kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya memakai masker. Presiden berujar, penggunaan masker adalah kunci keberhasilan memutus rantai penularan COVID-19 sekaligus mendukung dalam kebijakan aktivitas perekonomian.

Presiden menegaskan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang sama penting sehingga kepala daerah harus jeli mengatur dua hal tersebut selama pengendalian pandemi. “Tidak bisa hanya mengurus COVID-19, tapi urusan ekonomi tidak diurus. Ini akan menimbulkan problem sosial-ekonomi di masyarakat. Maka manajemen gas dan rem antara kesehatan dengan ekonomi oleh bupati, wali kota, dan gubernur harus dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” katanya.

Presiden berpesan agar pemerintah daerah segera merealisasikan belanja APBD untuk mendorong pemulihan ekonomi. Hal itu juga menjadi upaya pemerintah agar Indonesia tidak masuk ke dalam resesi setelah pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua minus 5,32. “Kuncinya ada di bulan Juli hingga September supaya kita tidak masuk kategori resesi ekonomi. Begitu belanjakan segera mungkin, kemungkinan kita kembali lagi positif masih ada peluang,” ujarnya tegas.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil melaporkan, Jabar merupakan provinsi paling rawan dalam penularan COVID-19 dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa. Namun, kekompakan semua pihak mampu membuat jumlah kasus di Provinsi Jabar berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Indonesia. “Hingga saat ini kasus aktif tinggal 2.927 orang, yang sembuh sudah 4.444 orang,” kata Kang Emil, sapaan karib  Ridwan Kamil.

Usai mengadakan rapat koordinasi di Makodam III/Siliwangi, Kang Emil turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan rombongan antara lain Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk meninjau BUMN PT Bio Farma. Setelah itu, rombongan juga meninjau uji klinis fase 3 vaksin Sinovac asal China kepada 25 relawan di RSP Unpad.

Usulan   

Kang Emil mengatakan, satu-satunya kelemahan Provinsi Jabar dalam penanganan pandemi global COVID-19 adalah terkait pengetesan (testing) melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR). “Kelemahan kami hanya di testing PCR, walaupun sudah terbanyak se-Indonesia di luar DKI Jakarta, tapi tetap untuk  mengejar rasio 50 juta penduduk kami keteteran,” ujarnya kepada Presiden.

Untuk itu, Kang Emil menyampaikan dua usulan agar rasio pengetesan PCR di Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia—kurang lebih 50 juta jiwa—bisa ditingkatkan. Pertama, membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal SDM maupun peralatan.

Dengan keterbatasan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar, Kang Emil mengusulkan untuk menggunakan layanan pay-per-service PCR dari swasta.

“Kita bisa menaikkan statistik (tes) dengan kerja sama swasta. Kita hanya bayar 1 orang per berapa rupiah dititipkan ke lembaga ini. Mereka investasi alat, kita berikan nama pasien atau potensi yang dites swab. Dengan hitungan minggu, kapasitas bisa naik,” kata Kang Emil. Ia melanjutkan, “Oleh karena itu, inovasi pay-per-service dari swasta kalau boleh dijadikan kebijakan,” imbuhnya.

Usulan kedua, memperbanyak pengadaan kit PCR portabel. Kang Emil menjelaskan, inovasi Jabar berbentuk koper PCR yang mudah dibawa ke pelosok yang tidak terjangkau mobil PCR tersebut sudah dibagikan di Kabupaten Sumedang. “Sehingga, pengetesan bisa dilakukan merata. Kalau Presiden berkenan, inovasi Jawa Barat ini juga menjadi sebuah terobosan untuk memastikan tingkat pengetesan tidak hanya berkumpul di daerah kota,” ujar Kang Emil. “Kemudian, jika PCR portabel ini diperbanyak, Insya Allah semua indikator WHO tentang keilmiahan pengendalian terus bisa ditunjukkan oleh Jabar,” tambahnya.

Merujuk data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), terdapat 180.731 tes berdasarkan pengujian metode PCR yang dilakukan di Jabar hingga Selasa (11/8/2020) pukul 18:00 WIB.

Selain mengusulkan dua solusi untuk meningkatkan rasio pengetesan PCR di Jabar, Kang Emil juga melaporkan terkait kesiapan Jabar dalam memproduksi alat-alat kesehatan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. “Provinsi Jabar ini satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat perang melawan COVID-19. APD berlimpah, masker bedah medis sudah ekspor, ventilator (PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad) sudah dibagikan ke rumah sakit, rapid test versi Unpad juga sudah dirilis, lalu PCR Portabel, dan sekarang adalah vaksin oleh Bio Farma kebetulan di Bandung,” tutur Kang Emil.

Kunjungan kerja Presiden, lanjut Kang Emil, menjadi simbol penting bagi Jabar yang tengah bertekad menjadi pusat keunggulan industri kesehatan pascapandemi. “Kami punya tekad pasca-COVID-19  ingin menjadi center of excellence dari sisi health care industry. Karena ternyata kalau dipaksa, PT Pindad dan PT DI bisa produksi alat kesehatan,” ujarnya. “Provinsi Jabar ini yang paling siap dalam konversi ke high technology 4.0, hikmah (pandemi) COVID-19, kami bisa geser ke health care industry yang canggih. Mohon doanya dari Bapak Presiden,” tutupnya.