HOME » OPINION » COLUMN

KTT G20: Peluang untuk Mengawali “Nation Branding” Indonesia        

PRINDONESIA.CO | Minggu, 13/03/2022 | 1.160
Presidensi G20 di tangan Indonesia perlu dimanfaatkan untuk tujuan lebih mendasar dengan memanfaatkan momentum ini, di mana negara-negara dengan ekonomi terkuat sedunia akan mengarahkan pandangannya ke negara kita.
Dok.Istimewa

Sejak Desember 2021, negara kita memegang presidensi kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar sedunia yang dikenal sebagai G20.  Puncaknya adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri oleh kedua puluh Kepala Pemerintah terkait di Bali, November mendatang.

 

 Oleh: Noke Kiroyan, Chairman & Chief Consultant KIROYAN PARTNERS

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dengan sendirinya, instansi-instansi pemerintah Republik Indonesia yang terkait akan disibukkan oleh perhelatan besar ini dan public relations (PR) masing-masing kementerian, lembaga dan badan usaha yang terlibat di dalamnya akan mengalami lonjakan kesibukan luar biasa tahun 2022.

Tulisan ini akan menghubungkan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 dengan suatu konsep yang lebih besar dan berjangka panjang, yaitu nation branding. Sebagai suatu disiplin yang relatif baru, maka tidak mengherankan bahwa masih banyak kesimpangsiuran tentang konsep ini. Belum lagi kenyataan bahwa banyak bidang profesi dan ilmu yang tercakup, dari Komunikasi, Politik, Diplomasi dan Hubungan Internasional. Tulisan-tulisan ilmiah, juga di Indonesia, sudah cukup banyak membahas nation branding dari berbagai cabang keilmuan yang disebutkan di atas.

Kesimpulan sementara, kalangan akademisi Indonesia sudah cukup besar perhatian yang diberikan kepada nation branding. Setahu saya, termasuk yang terbaru adalah disertasi S3 Dr. Trie Damayanti, Ketua Program Studi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, yang dipertahankan pada Sidang Promosi Doktor tanggal 30 November 2021. Artikel-artikel di dalam jurnal-jurnal ilmiah pun sudah banyak ditulis oleh para peneliti dan pengajar perguruan tinggi. Tetapi, tampaknya belum banyak perhatian yang diberikan oleh pemerintah maupun kalangan bisnis, termasuk konsultan komunikasi di Indonesia.