Cara PR Mengawal Netralitas di Masa Pemilu

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pembicaraan tentang politik memang makin menghangat menjelang Pemilu 2024. Hal ini dibenarkan oleh CEO NoLimit Aqsath Rasyid Naradhipa saat mengisi forum “Indonesia Communication Outlook bertajuk Navigating a Political Year” yang diselenggarakan oleh Integrated PR and Digital Marketing Kalandara Group di Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh NoLimit sepanjang 1 Januari 2023 – 24 September 2023 terhimpun ada 34 juta data dan 17 juta pembicaraan di Indonesia. Selama periode tersebut, pembicaraan dengan topik politik diketahui menduduki peringkat paling tinggi di media sosial (56%), diikuti dengan pemerintahan (25%), dan e-commerce (9%). Namun, Aqsath menambahkan, data ini bisa sangat variatif di masing-masing daerah.

Tren ini sudah diamati oleh Presiden RI Jokowi. Untuk itu, saat  membuka Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Jaringan Kemandirian Nasional di Jakarta, Selasa (29/8/2023), seperti yang dilansir dari www.rri.co.id, Presiden meminta agar urusan politik di tahun 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Apalagi saat ini ekonomi Indonesia sedang tumbuh positif, yakni 5,17 persen, atau terbaik ketiga di dunia.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anggana Bunawan, masih dalam forum yang sama, tak memungkiri bahwa ketidakstabilan politik sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pelaku usaha, mereka harus mampu memberikan image kepada mitra bisnis baik di dalam maupun luar negeri. Bahwa praktik bisnis tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga mereka dapat menjamin relasi bisnis tidak akan terganggu meskipun negeri ini sedang melangsungkan pesta demokrasi.

Relevan  

Senada dengan Anggana, Direktur Komunikasi P&G Indonesia Ovidia Nomia juga menekankan tentang pentingnya korporasi menjaga netralitas. Sebenarnya, kata perempuan yang karib disapa Ovi ini,  ada banyak peluang bagi brand untuk tetap relevan dan netral di tahun politik.

Pada Pemilu 2019, misalnya, P&G tetap mengemas strategi komunikasi yang inspiratif, menarik, namun tetap netral. Salah satunya, dengan meluncurkan kampanye “Aku Pilih Maaf Ibu”. Kampanye ini bertujuan mempersatukan ibu dan anak yang berbeda pilihan. Untuk menjaga netralitas di tengah pemilu, mereka juga mengadakan pelatihan untuk kalangan internal agar berhati-hati dalam bermedia sosial di masa pemilu. Langkah ini penting untuk dilakukan karena mereka meyakini karyawan adalah duta bagi perusahaan.

Sementara itu, menurut VP Head of Corporate Communication Danareksa Agrie Pratama Jakaria, hal yang tak kalah penting dalam mengomunikasikan brand saat tahun politik adalah dengan berkolaborasi. Sebagai induk holding BUMN lintas sektor, Danareksa memiliki beragam potensi kerja sama dengan keluarga besar BUMN Indonesia. Mulai dari jasa advisory sampai dengan jasa video promosi melalui Perum Produksi Film Negara (PFN).

Lain lagi dengan Arto Soebiantoro, aktivis brand Brand Activists Network (IBAN). Pria yang tergabung dalam Jaringan independen para pegiat brand lokal dengan 120 aktivitas yang tersebar di 70 kota di Indonesia ini menyoroti tentang pentingnya tokoh politik maupun brand agar tetap efektif dalam menggelontorkan dananya di masa Pemilu. “Apalagi di tahun 2024 belanja iklan diperkirakan cukup besar yakni mencapai Rp287 triliun,” ujarnya.

Agar komunikasi tepat sasaran, pria yang juga menjabat sebagai Brand Activist Gambaranbrand ini menyarankan agar praktisi komunikasi memperhatikan tiga hal. Antara lain, fokus pada relasi yang semakin personal dengan konsumen, menyelesaikan permasalahan yang nyata di daerah pemilih dan mendapatkan data, serta tetap relevan dan beradaptasi di setiap kondisi dan keadaan. (rvh)