Komunikasi Terpadu Harus Dikedepankan dalam Merespons Tarif Impor Trump

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan dan memberlakukan tarif resiprokal. Lewat kebijakan tersebut, produk asal Indonesia pun dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan segera mencari “jalan keluar”.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah harus berani mencari pasar baru. Sejauh ini, katanya, negara terlalu terpaku pada ekonomi AS. “Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, karena sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita terkait free market, globalization, borders,” ujarnya dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Detikcom, Senin (7/4/2025).

Prabowo pun diketahui telah memanggil sejumlah pejabat di kementerian dan institusi terkait seperti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Reza. Selaras, Jenderal Kehormatan TNI itu turut mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk bernegosiasi dengan AS.

Komunikasi Terpadu

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adies Kadir menilai, saat ini pemerintah perlu memiliki narasi dan menjalankan komunikasi terpadu guna merespons kebijakan yang ditetapkan Trump.

Menurut Adies, dengan narasi atau komunikasi terpadu antar pemangku kepentingan, pemerintah dapat memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif, dan menepis keraguan di pasar modal Indonesia. Hal itu, lanjutnya, dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Misalnya, narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan,” ujarnya dilansir dari Kompas TV, Minggu (6/4/2025).

Politikus Partai Golkar itu turut mengapresiasi respons cepat pemerintah dan langkah strategis yang telah ditempuh untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Tepat kiranya pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada kelompok negara seperti Indonesia menjadi anggota BRICS, dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” imbuhnya.

Selain itu, Adies juga menekankan pentingnya diplomasi dan negosiasi dengan AS, guna menjaga hubungan baik sebagai mitra dagang utama, “Sehingga upaya tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, dan meningkatkan volume perdagangan,” pungkasnya. (eda)