Kemenko Polkam Dorong Sinergi Komunikasi Lintas K/L Demi Berantas Penyelundupan

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sejumlah data terbaru mencatat, dalam lima bulan pertama 2025 aparat berhasil mencegah penyelundupan 6,4 ton narkotika di wilayah Indonesia. Ada pula 13.035 penindakan aksi penyelundupan barang-barang seperti rokok ilegal, hasil tembakau, handphone, gawai lainnya, minuman beralkohol, tekstil, hingga besi dan baja dengan nilai barang mencapai Rp3,96 triliun.

Untaian kasus penyelundupan tersebut yang kemudian mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk memperkuat sinergi komunikasi antarkementerian dan lembaga (K/L). Dalam konteks ini, Asisten Deputi Intelijen dan Keamanan, Bina Masyarakat, dan Objek Vital Nasional M. Sujono menyampaikan, penguatan komunikasi adalah salah satu kunci sukses pemberantasan penyelundupan.

Dalam pemaparannya dalam rapat koordinasi yang digelar Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Jakarta, Senin (28/7/2025), Sujono menjelaskan, sinergi komunikasi lintas sektor tak hanya menjadi kunci strategis dalam pencegahan penyelundupan, tetapi juga jaring pengamanan informasi di ruang digital. “Dengan indikator yang terukur dan pelaporan yang rutin, kita dapat memastikan bahwa komunikasi publik yang dijalankan benar-benar berdampak positif,” ujarnya

Berdampak

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Prita Laura menekankan pentingnya alur narasi strategis dan terkoordinasi antarinstansi. Ia memandang penyusunan narasi dinilai perlu dimulai dari KSP, kemudian diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), agar penyampaian pesan kebijakan lebih berdampak di masyarakat.

Adapun Kementerian Komdigi yang turut hadir dalam rapat menyatakan dukungan penuh, termasuk dengan memperkuat jejaring Bakohumas yang mencakup lebih dari 90 humas K/L, dan mitra strategis di lapangan.

Mengingat isu penyelundupan termasuk ke dalam salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Prita mengatakan, kinerja Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Media, Informasi dan Ruang Siber harus diukur berdasarkan dampak konkret yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari kuantitas publikasi yang dihasilkan. “Indikator kinerja Satgas Media harus mencakup dampak nyata di masyarakat bukan hanya sekadar jumlah publikasi,” ujarnya.

Untuk itu, sejumlah instansi strategis dengan peran penting dalam pengelolaan komunikasi publik dan pengawasan informasi di ruang digital yang mengikuti rapat menyepakati untuk melakukan pelaporan mingguan atas kegiatan Satgas dengan tiga indikator utama kinerja. Pertama, tingkat publikasi sebagai ukuran sebaran pesan ke publik, monitoring isu dan pemberitaan sebagai indikator respons terhadap dinamika informasi, serta dampak terhadap masyarakat sebagai cerminan perubahan kesadaran dan perilaku. (eda)