Menyoal Tantangan dan Peluang Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital secara terbuka dan bertanggung jawab oleh badan publik. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, transparansi menjadi keniscayaan karena informasi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, dan tidak ada lagi ruang bagi setiap institusi untuk menutup-nutupi.

Disampaikannya dalam talkshow Keterbukaan Informasi Sektor Ekonomi Kreatif dan Perbankan Menuju Indonesia Emas 2045, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/10/2025), selaras dengan itu ada satu tantangan besar dalam era keterbukaan yang perlu disiasati. Di antaranya penyebaran informasi palsu atau hoaks.

Dalam konteks ini, katanya, penting bagi setiap badan publik untuk mengimbangi keterbukaan informasi dengan peningkatan literasi publik. “Keterbukaan informasi harus mencerdaskan bangsa. Masyarakat perlu tahu bagaimana memilah informasi yang baik, benar, dan dapat dipercaya, agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,” ujarnya dilansir dari laman resmi brin.go.id, Rabu (15/10/2025).

Senada, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro juga sempat menyoroti sejumlah tantangan utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Indonesia, seperti masifnya disinformasi, banjir informasi tanpa kurasi, dan resistensi birokrasi terhadap transparansi. Untuk itu, katanya, diperlukan sistem komunikasi publik yang akuntabel. “Tanpa sistem komunikasi publik yang akuntabel, kepercayaan terhadap institusi negara akan terus menurun,” ujarnya dalam konferensi Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 di Surabaya, Selasa (23/9/2025).

Kecepatan dan Ketepatan Informasi

Dalam kesempatan yang sama dengan Rospita, Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nur Tri Aries Suestiningtyas menegaskan, dewasa ini perlu adanya komunikasi publik yang cepat, akurat, dan transparan di tengah arus informasi digital yang begitu deras. Dalam konteks ini, menurutnya, penting untuk memperkuat fungsi kehumasan guna memastikan setiap isu publik dapat dikonfirmasi secara cepat dan tepat. “Jangan sampai masyarakat mengetahui sesuatu tentang BRIN dari media lain, dan mendahului kanal resmi kami,” tegasnya menggarisbawahi pentingnya kesigapan. 

Terlepas dari itu, Nur mengingatkan, keterbukaan informasi bagi BRIN bukan hanya soal transparansi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dari hasil riset dan inovasi nasional. “Keterbukaan merupakan jalan menuju literasi, kolaborasi dan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045,” pesannya.  (EDA)