KPK Perkuat Tata Kelola Komunikasi Demi Agenda Nasional Antikorupsi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya mempercepat pencegahan korupsi melalui penguatan kolaborasi serta komunikasi publik lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Menurut Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) Aminudin, komunikasi yang transparan, akurat, dan berbasis data tidak hanya dapat menekan disinformasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda nasional antikorupsi.

Dalam forum Sinergi Komunikasi untuk Integrasi Forum Humas Kementerian/Lembaga dan Focal Point di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/11/2025), pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK itu bahkan menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada regulasi dan instrumen pengawasan, tetapi juga kekuatan tata kelola komunikasi antarinstitusi pemerintah. “KPK memandang komunikasi publik yang solid bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pencegahan korupsi,” ujarnya dilansir dari laman resmi kpk.go.id, Kamis (20/11/2025).

Oleh karena itu, lanjut Aminudin, seluruh K/L dan pemda wajib bersatu dalam satu frekuensi narasi guna mempersempit ruang misinformasi, sehingga pesan antikorupsi dapat diterima publik secara utuh. “Ketika seluruh institusi berbicara dengan data yang sama dan tujuan yang sama maka efektivitas program pencegahan akan meningkat secara signifikan,” imbuhnya.

Integrasi antara government public relations (GPR) dan focal point, terang Aminudin, menjadi langkah penting agar setiap kebijakan pencegahan korupsi tersampaikan jelas dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selaras, menurutnya, strategi komunikasi yang telah dilakukan KPK seperti peningkatan literasi antikorupsi di kanal digital, integrasi pesan komunikasi lintas sektor, pengembangan narasi tentang reformasi layanan dan transparansi anggaran, hingga penguatan integritas aparatur, tetap perlu dilanjutkan.

Sejauh ini, kata Aminudin, KPK telah mendorong 66 K/L dan 38 pemda untuk terus aktif mengomunikasikan setiap pembenahan yang dilakukan. Ia menilai hal tersebut sebagai langkah penguatan komunikasi publik demi terciptanya ekosistem pencegahan korupsi yang kokoh dan berkelanjutan di pusat maupun daerah.

Komunikasi Berbasis Data

Melanjutkan Aminudin, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sari Anggraeni menegaskan, integrasi komunikasi antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat pencegahan korupsi nasional. “Semakin solid jejaring kolaborasi humas antar K/L dan pemda, semakin kuat pula fondasi transparansi serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Sari menekankan bahwa praktisi GPR dan focal point harus naik kelas dari penyampai pesan menjadi perancang komunikasi yang efektif, kreatif, dan berkelanjutan guna mengarusutamakan nilai integritas. Menurutnya, dengan komunikasi berbasis data, pesan antikorupsi dapat disampaikan lebih jelas sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.

Seakan menambahkan Sari, di acara terpisah Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Andi Muslim menyampaikan, kecakapan mengolah dan menginterpretasi data menjadi kompetensi paling penting bagi seorang praktisi GPR hari ini. Hal tersebut, katanya, adalah kunci dalam merancang komunikasi publik yang inklusif, adaptif, dan berdampak positif. “Untuk itu, kita perlu terus berinovasi dan berkolaborasi menciptakan ruang komunikasi publik yang sehat,” ujarnya dalam acara Kelas Humas Muda (KHM) Vol. 4, di Bart Artotel Thamrin, Jakarta, Sabtu (22/11/2025). (EDA)