Ketika Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Ditentukan oleh Strategi Komunikasi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Komunikasi kebijakan memegang peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara Executive Briefing: Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Menurut Nezar, kemampuan pemerintah membaca dinamika publik menjadi kunci komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, katanya, kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi. “Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ujarnya dilansir dari laman resmi komdigi.go.id, Jumat (12/12/2025).

Mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post itu menjelaskan, kompleksitas komunikasi saat ini semakin meningkat karena setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus konsumen yang informasi di media sosial. Hal tersebut, lanjut Nezar, membuat ruang publik semakin riuh. Oleh karena itu pemerintah dituntut lebih peka dalam membaca percakapan publik, dan lebih sigap dalam merespons isu yang berkembang.

Dalam situasi tersebut, tegas Nezar, konsistensi dan transparansi pemerintah menjadi prasyarat utama, khususnya dalam ketika krisis. Selain itu, juga bagaimana pejabat publik hadir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat. “Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” tegasnya.

Enam Strategi

Adaupun upaya menghimpun kepercayaan publik dapat ditempuh melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Praktisi komunikasi publik Ira Kusno menekankan, terdapat enam tahapan strategi komunikasi efektif yang dapat diadaptasi meliputi mendengar, diam, merespons, membangun kredibilitas, melibatkan, dan memberi harapan. “Komunikasi publik bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi lebih kepada bagaimana pesan itu diyakini dan dirasakan publik sebagai wujud kepedulian lembaga,” ujarnya dikutip dari HUMAS INDONESIA, Rabu (3/11/2025).

Pendekatan dua arah tersebut, terang Ira, diharapkan dapat membuka ruang partisipasi publik untuk memberi umpan balik, menyampaikan kritik, dan ikut terlibat dalam pembentukan agenda kebijakan publik. Dalam konteks ini, tegasnya, lembaga pemerintahan perlu membangun dialog berkelanjutan,  bukan hanya sekadar menyampaikan informasi satu arah. (EDA)