3 Langkah Dalam “Stakeholder Management” Ini Bisa Cegah Korupsi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Kegagalan dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat membuka celah korupsi. Demikian disampaikan pendiri sekaligus CEO etKomunikasi Herry Ginanjar. Pria yang juga pakar ESG (environmental, social, governance) tersebut mengatakan, stakeholder management dan upaya pencegahan korupsi memiliki kelindan. Dalam konteks ini, menurutnya, transparansi dalam engagement yang baik secara alami akan mengurangi potensi korupsi untuk tumbuh.

Beberapa perusahaan saat ini, kata Herry, sudah banyak yang mulai mengadopsi standar internasional seperti ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management System dan SMAP (Sistem Manajemen Antipenyuapan) yang diintegrasikan prinsip ESG demi membangun ekosistem bisnis yang bersih dan etis. Namun, pesannya, sejalan dengan itu ada tiga langkah praktis yang juga perlu dijalankan melalui pendekatan stakeholder management. Apa saja? Yuk, simak!

1. Lakukan Pemetaan Secara Komprehensif

Pemetaan stakeholder merupakan fondasi awal dalam membangun strategi pencegahan korupsi. Herry menekankan, stakeholder internal seperti dewan direksi dan karyawan merupakan garda terdepan dalam menciptakan budaya integritas. “Sementara itu, stakeholder eksternal,  seperti pemerintah, regulator dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif,” jelasnya dalam artikel di majalah PR INDONESIA edisi 115/Juli-Agustus 2025.

2. Libatkan Pendekatan Multidimensional

Menurut Herry, strategi engagement yang sukses melibatkan pendekatan multidimensional. Hal ini dapat diwujudkan melalui dialog multi-stakeholder yang difasilitasi oleh KPK dalam menyusun kebijakan antikorupsi implementatif, training yang berkelanjutan, dan sistem whistleblowing guna menciptakan mekanisme deteksi dini. “Bangun juga kemitraan dengan LSM seperti Transparency International untuk membuka legitimasi eksternal dan akses pada best practices global,” lanjutnya.

3. Dorong Dengan Perangkat Yang Mumpuni

Dalam praktiknya, upaya pencegahan korupsi harus ditopang oleh perangkat dan proses yang terstruktur. Menurut Herry, risk assessment tools diperlukan sebagai pijakan awal memetakan potensi risiko, kemudian dilanjut dengan due diligence sebagai pemeriksaan atau pengujian tuntas untuk mendeteksi potensi atau transaksi yang sensitif. “Tak kalah penting, perusahaan harus menyediakan sistem pelaporan melalui platform whistleblwoing yang aman dan anonim. Berikan saluran yang tepat untuk pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut,” tegasnya.

Dengan, menerapkan ketiga langkah di atas secara konsisten, perusahaan tidak hanya mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan stakeholder tentang masa depan yang lebih bersih, transparan, dan beretika. Semoga informasi ini bermanfaat, ya! (EDA)