Belajar dari Kontroversi Tapera, Ini Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kebijakan baru pemerintah kembali bikin masyarakat resah. Kali ini menyoal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belum lama diterbitkan. Pemicu keresahan dalam PP tersebut adalah aturan pemotongan gaji pekerja sebesar tiga persen setiap bulannya. Bagi sebagian besar masyarakat, hal ini memberatkan mengingat sudah ada begitu banyaknya potongan wajib.

Menanggapi kritik publik yang kian meluas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak menyangka kebijakan tersebut akan memicu kemarahan. Meski, ia mengakui bahwa sosialisasi pemerintah terkait peraturan itu masih kurang.

Pria yang juga menjabat Ketua Komite Badan Pengelola (BP) Tapera itu mengatakan, pemerintah seharusnya membangun kepercayaan publik terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan. Alpanya kepercayaan publik, menurut Pak Bas, sapaan karibnya, menandakan ketidaksiapan. "Menurut saya pribadi, jika belum siap, kenapa harus tergesa-gesa?" ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (6/6/2024), seperti dikutip dari kumparan.

Kepercayaan Publik

Kontroversi kebijakan tentang Tapera menegaskan pentingnya kepercayaan publik bagi penyelenggara negara. Mengutip Andika dalam jurnal Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan (2018), tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat diterima dan dipatuhi.

Selaras, pemerintah hendaknya juga harus melibatkan partisipasi publik untuk mendongkrak kepercayaan. Sebagaimana disampaikan Jesse W. Campbell dalam penelitian berjudul Public Participation and Trust in Government: Results From a Vignette Experiment (2023), kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan kata lain, kepercayaan publik yang terpelihara akan menciptakan kepuasan masyarakat.

Adapun kepuasan masyarakat kemudian dapat membentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, yang akan berdampak terhadap peningkatan partisipasi sosial, politik, dan ekonomi. Muara dari semua itu adalah kestabilan dan kekuatan legitimasi pemerintah. Selain itu, sinergi antara partisipasi dan kepercayaan dapat memperkuat upaya negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. (jar)