Komunikasi Harus Menjadi Bagian Kebijakan di Era "Dar-Der-Dor"

YOGYAKARTA, PRINDONESIA.CO - Diskusi panel dalam conference Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026 yang berlangsung di Gedung Pracimosono, Komplek Kepatihan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), Rabu (11/2/2026), menyoroti sejumlah isu menarik di dunia komunikasi. Salah satunya tentang tantangan kerja public relations (PR)/humas di situasi yang serba cepat, atau kalau meminjam istilah Executive Director of Communication Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan yang menjadi salah satu pembicara, era “dar-der-dor”.

Istilah tersebut dilontarkan Junanto untuk menggambarkan derasnya arus informasi, terutama di media sosial (medsos). Situasi ini, katanya, membuka pinto informasi keliru lebih lebar dari sebelumnya, karena tak sedikit dari pengguna internet yang tiba-tiba menjadi ahli dadakan. "Tanpa keilmuan dan keahlian, kini semua orang merasa bisa menganalisis rupiah, keuangan, dan ekonomi," ucapnya mencontohkan fenomena yang kini sedang terjadi.

Junanto menjelaskan situasi post-truth ini dengan meminjam alegori gua Plato. Publik hari ini, katanya, kerap meyakini bayangan di dinding gua, dalam konteks ini konten viral, sebagai satu-satunya kebenaran. “Orang meyakini realita yang mereka lihat di dinding gua, padahal itu hanya bayangan. Sekarang realita kita dibentuk oleh algoritma,” jelasnya mengibaratkan algoritma medsos yang seumpama pedoman kebenaran sebagai dinding dalam alegori gua Plato.

Guna menghadapi tantangan tersebut, tegas Junanto, praktisi PR/humas wajib menjadi sumber narasi yang mencerahkan serta menjunjung tinggi transparansi. Selaras, tambahnya, praktisi PR/humas juga harus bisa menyederhanakan hal rumit agar mudah dipahami publik. Dalam konteks ini, paradigma lembaga publik harus dibuka selebar-lebarnya karena semua data adalah transparan, kecuali yang dinyatakan rahasia.

Bagian dari Kebijakan

Di era sekarang, Junanto melanjutkan, komunikasi harus bertransformasi menjadi bagian integral dari kebijakan lembaga publik atau korporasi. Dengan itu, katanya, memungkinkan narasi kebijakan untuk diorkestrasi ke banyak platform dengan suara yang sama (multi-platform, one voice), sehingga penanganan krisis menjadi lebih tepat.

Bagi Junanto, keberhasilan mitigasi potensi risiko reputasi oleh PR/humas hanya dapat diupayakan lewat pelibatan sejak awal perancangan kebijakan. “Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tapi bagian dari kebijakan (policy). Komunikasi bukan di ujung, tapi dalam proses,” tegas sosok yang telah berkecimpung di dunia komunikasi selama 30 tahun itu.

Seakan menegaskan apa yang disampaikan Junanto, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) Indonesia Boy Kelana Soebroto mengatakan, di tengah percepatan arus informasi dan perkembangan teknologi, PR/humas dituntut menjadi arsitek reputasi. Untuk itu, ia mendorong para komunikator untuk tidak sekadar reaktif merespons isu, tetapi proaktif merancang narasi positif yang berkelanjutan. “Humas bukan sekadar pengelola atau penjaga pesan, tapi arsitek narasi strategis untuk membangun reputasi organisasi,” pesan Boy yang hadir secara virtual. (Arfrian R.)