Pengawasan Publik Bersifat Permanen, Korporasi Wajib Berkomunikasi dengan Fakta

YOGYAKARTA, PRINDONESIA.CO – Direktur Komunikasi Danone Indonesia Arif Mujahidin menegaskan, krisis bukan sekadar persoalan operasional, tetapi ujian kepemimpinan komunikasi. Hal itu ia sampaikan pada sesi workshop management crisis dalam rangkaian acara puncak Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026, Kamis (12/2/2026) di Yogyakarta. Ia mengatakan, pengawasan publik kini bersifat permanen (public scrutiny is permanent) sehingga setiap respons organisasi akan selalu ditangkap dan ditafsirkan oleh masyarakat.

Menurut Arif, respons terhadap krisis baik diam, defensif, maupun panik, akan menjadi faktor penentu reputasi. Dalam konteks ini, katanya, fungsi corporate communication tidak bisa semata berorientasi pada penciptaan headline, karena harus menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang. “Reputasi dibangun puluhan tahun, tetapi bisa runtuh dalam hitungan detik,” ujarnya seraya mendorong perubahan mindset dari sikap defensif menuju pembangunan kepercayaan yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi krsisi, Arif menekankan pentingnya memahami isu secara komprehensif dan terukur, tanpa spekulasi, dan berbasis data. Menurutnya, organisasi perlu mengidentifikasi konteks, memetakan persepsi publik, lalu menentukan strategi komunikasi yang tepat.

Dalam konteks kekinian, Arif juga mengingatkan pentingnya membedakan antara voice dan noise di media sosial. Mengambil contoh salah satu krisis yang baru-baru ini dialami organisasinya, Arif menjelaskan, lonjakan percakapan tidak selalu berdampak langsung pada kinerja bisnis. “Karena itu, pemantauan berbasis analisis menjadi fondasi sebelum mengambil keputusan komunikasi,” imbuhnya.

Strategi Nonkonfrontatif

Pemaparan Arif memantik pertanyaan dari peserta workshop. Aji, peserta dari Pemerintah Kabupaten Bogor, menyoroti pendekatan emosional yang dilakukan PT Danone Indonesia dalam merespons isu yang berkembang di publik, termasuk strategi komunikasi yang dinilai tidak konfrontatif. Menanggapi hal tersebut, Arif menjelaskan, pihaknya memilih tidak beradu narasi di ruang publik dan tidak melakukan konfrontasi terbuka.

Menurutnya, pendekatan yang menekankan pada penguatan fakta seperti perusahaan lahir, tumbuh, dan beroperasi di Indonesia dengan kontribusi tenaga kerja serta pajak bagi negara, akan lebih bisa memenangkan kepercayaan publik. Arif pun menegaskan prinsip utama dalam menghadapi isu dan krisis adalah tidak panik, dan tetap berbasis fakta. “Serta tidak terprovokasi untuk memengaruhi atau menyerang pihak lain,” pungkasnya. (Diandri Putri)