Respons Lambat Picu Krisis Baru, Ini 4 Cara Menghindarinya

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dalam pengelolaan krisis, waktu menjadi faktor penentu. Namun, banyak organisasi masih memilih diam atau menunda penjelasan ketika isu mencuat. Padahal, sikap tersebut justru berpotensi memicu “krisis keheningan”, yakni kondisi ketika publik membentuk narasi sendiri karena minimnya informasi resmi.

Chief Marketing & Communications Officer University of Memphis Michele Ehrhart menilai diam bukan bentuk netralitas. Menurutnya, keheningan hanya akan menciptakan cerita baru yang sulit dikendalikan dan merugikan organisasi. Ia mengingatkan pentingnya memahami prinsip komunikasi krisis agar perusahaan tidak kehilangan kendali atas persepsi publik. Apa saja?

1. Manfaatkan Golden Hour

Ehrhart menekankan pentingnya memanfaatkan golden hour, yakni periode krusial sesaat setelah krisis muncul ketika publik menunggu kejelasan. Pada fase ini, organisasi tidak harus menjawab seluruh pertanyaan, tetapi minimal perlu menyampaikan holding statement sebagai tanda tanggung jawab. "Tidak harus bisa menjawab semua pertanyaan. Setidaknya, pernyataan awal (holding statement) yang menyatakan tim sedang mengumpulkan informasi dan akan memberikan pembaruan resmi segera, harus disampaikan untuk menunjukkan tanggung jawab dan kepemimpinan," ujarnya, dikutip dari PR Daily, Jumat (1/5/2026).

2. “No Comment” Bukan Jawaban Aman

Di tengah derasnya arus informasi digital, jawaban “no comment” dinilai hanya memperbesar kecurigaan. Respons yang kabur atau lambat dapat memunculkan asumsi negatif, sementara komunikasi yang cepat, jujur, dan konsisten menunjukkan organisasi hadir mengelola situasi.

3. Siapkan Rencana Sebelum Krisis

Komunikasi krisis tidak dapat dijalankan secara spontan. Karena itu, organisasi perlu memiliki simulasi krisis, tim tanggap darurat, serta template pesan yang siap disesuaikan saat situasi genting terjadi.

4. Tunjukkan Empati

Di tengah tekanan publik, Ehrhart mengingatkan praktisi PR untuk senantiasa berpegang teguh pada fakta, transparansi, dan empati. “Meski belum semua informasi tersedia, tetapi kejujuran dan rasa empati terhadap pihak terdampak akan lebih diingat publik dibanding sekadar pernyataan kaku dan dingin,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)