Komunikasi Kebijakan Ekonomi Indonesia Perlu Penataan Ulang

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) membagikan laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 yang tumbuh sebesar 5,29 persen. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi sejak triwulan II-2022. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan tercatat turun ke 8,07 persen. Penurunan ini menjadi level terendah sepanjang sejarah pencatatan. 

Di tengah itu semua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui sedang menyiapkan pembaruan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia menuju 2030, melanjutkan RP21 2020-2025 yang mencakup empat pilar yaitu penguatan struktur, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekonomian dan penguatan pengaturan dan pengawasan. 

Merespons hal-hal di atas, Sr. VP Division Head of Business Development PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (Bank MAS) Yoseph Hari Pramono mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi maupun arah kebijakan ekonomi tidak hanya penting dari sisi substansi, tetapi juga perlu dicermati dari bagaimana angka tersebut dirangkai menjadi sebuah narasi serta siapa yang memperoleh manfaat dari cara pesan tersebut disampaikan oleh publik. 

Dalam konteks ini, Hari menyoroti penyelenggaraan konferensi pers setiap kali angka pertumbuhan ekonomi dan peta jalan kebijakan dirilis. Menurutnya, paparan angka-angka positif yang cenderung dirangkai dalam satu narasi tunggal keberhasilan, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi suara kritis untuk turut membingkai makna, berisiko mempersempit ruang publik dan menjadikannya sekadar  panggung legitimasi publik. “Di situlah komunikasi berhenti menjadi sekadar informasi dan mulai bekerja sebagai instrumen legitimasi kekuasaan,” ujarnya dalam tulisannya yang terbit di Antaranews, Senin (10/8/2026).

Perbaikan Komunikasi Kebijakan

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas (1984) yang membedakan secara tegas antara tindakan komunikatif yang berorientasi pada saling pengertian melalui dialog setara, dengan tindakan strategis yang menggunakan komunikasi sekadar alat mencapai tujuan pihak yang berkuasa. 

Untuk itu, Hari mengusulkan adanya penataan ulang dalam komunikasi kebijakan. Pertama, ia mendorong OJK dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk tidak memandang komunikasi publik sebagai proses satu arah untuk mencapai konsensus yang sudah ditentukan sejak awal. 

Menurutnya, pembaruan roadmap tersebut perlu dibuka melalui forum konsultasi publik yang benar-benar dialogis, melibatkan asosiasi UMKM, akademisi independen, dan kelompok masyarakat sipil, bukan sekadar sosialisasi searah kepada pelaku industri besar. “Model ruang publik deliberatif yang digagas Habermas menuntut agar setiap klaim kebijakan dapat diuji secara terbuka, termasuk klaim bahwa pertumbuhan kredit investasi yang melesat benar-benar berkorelasi dengan kesejahteraan nyata masyarakat kecil,” jelasnya. 

Kedua, Hari mendorong media massa untuk menyandingkan capaian pertumbuhan dengan risiko struktural secara proporsional, bukan hanya menjadi corong tunggal narasi keberhasilan. 

Menutup pandangannya, Hari mengatakan, sejatinya kebijakan ekonomi tidak lahir dari kefasihan merangkai angka dalam konferensi pers, tetapi dari keberanian membuka ruang bagi mereka yang paling mungkin dirugikan untuk turut bersuara sebelum roadmap itu disahkan sebagai kebenaran tunggal. (Evira Anyelia)