Resmi! Meutya Hafid Jadi Menteri Komunikasi dan Digital

PRINDONESIA.CO | Senin, 21/10/2024 | 1.893
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.
dok. Instagram/@meutya_hafid

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami perubahan nama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kini, kementerian yang akan akan dipimpin oleh Meutya Hafid itu disebut Kementerian Komunikasi dan Digital.

JAKARTA PRINDONESIA.CO – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengumuman ini disampaikan saat perkenalan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Perubahan nomenklatur ini mencerminkan fokus pemerintah yang lebih besar pada digitalisasi dalam layanan publik dan tata kelola informasi. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mereformasi birokrasi dan memperkuat transformasi digital di Indonesia.

Meutya Viada Hafid, mantan Ketua Komisi I DPR RI, ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Ia akan dibantu oleh dua wakil menteri, Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria, yang sebelumnya menjabat di Kementerian Kominfo.

Meutya menegaskan, tugas kementerian ini masih serupa dengan Kemenkominfo sebelumnya. Namun, ada penambahan kata “digital” yang menandai komitmen pemerintah dalam menghadapi era digital.

Siapa Meutya?

Latar belakang Meutya di bidang komunikasi cukup kuat. Perempuan kelahiran Bandung tahun 1978 ini pernah berkarier sebagai jurnalis televisi selama tujuh tahun sebelum terjun ke dunia politik bersama Partai Golkar. Meutya pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2009 dari Dapil Sumatera Utara I, dan menjabat selama tiga periode berturut-turut hingga 2024.

Selain aktif di DPR, lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga memegang sejumlah posisi penting di Partai Golkar. Di antaranya, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (2016-2019) dan Ketua Bidang Strategi Opini dan Propaganda (2015-2020), serta Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik di Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) pada 2016-2021. (AZA)