Catatan Tentang “Reshuffle” Ketujuh Kabinet Merah Putih

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Sepanjang pemerintahannya, Prabowo tercatat sudah melakukan reshuffle sebanyak tujuh kali. Hal ini kemudian memantik tanggapan kritis dari beberapa pengamat, akademisi, salah satunya Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Lely Arrianie. 

Meski telah merombak isi kabinet sebanyak tujuh kali, Lely menyoroti bagaimana Prabowo masih mempertahankan orang terdekatnya di Partai Gerindra, sekalipun orang-orang tersebut kerap panen kritik dari sejumlah kalangan lantaran dianggap tidak kapabel. “Selain, itu Prabowo juga terus menambah gemuk kabinetnya dengan melantik posisi wakil menteri yang tidak efektif dan efisien,” imbuhnya dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (1/10/2026). 

Kendati demikian, lanjut Lely, Prabowo juga tampak tidak ingin langsung membebaskan kabinetnya dari orang-orang “warisan” pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tampak dari dicopotnya Listyo Sigit Prabowo dari bangku Kepala Kepolisian RI (Kapolri), untuk kemudian diberikan mandat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pucuk tertinggi Korps Bhayangkara yang telah diduduki Listyo selama lebih dari lima tahun itu kini diisi oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BNN (Badan Narkotika Nasional). 

Harus Bermuara Pada Performa Kerja 

Secara garis besar, Lely mengatakan, perombakan ketujuh yang dilakukan Prabowo ini masihbelum memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar Kabinet Merah Putih lebih efektif dan efisien. Arti efektif, tegas Lely, ketika kabinet diisi oleh orang-orang yang memang memiliki latar belakang profesional, kompeten  bukan hanya “titipan” partai. 

Sementara pada konteks efisien, lanjut Lely, jajaran kabinet harusnya bisa dirancang lebih ramping sehingga anggaran negara untuk membayar gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan lebih hemat. “Namun, dalam pelantikan ini, Prabowo mengangkat sejumlah nama pejabat untuk posisi wakil menteri dan kepala badan yang semestinya tidak perlu,” jelasnya. 

Pandangan tersebut selaras dengan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal. Menurutnya, perombakan kabinet sejatinya perlu disertai peningkatan performa kerja bahkan harus mampu mengakselerasi ketertinggalan selama dua tahun ini. Namun, dalam konteks reshuffle yang dilakukan Prabowo, Nicky melihat kecenderungan hal itu dilakukan hanya untuk mencari keseimbangan politik alih-alih peningkatan performa kabinet. (Evira Anyelia)