Ditjen KPM Kemkomdigi Tekankan Urgensi Komunikasi Publik Yang Berdampak

PRINDONESIA.CO | Rabu, 18/11/2026
Direktur Jenderal (Ditjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya
doc/kemkomdigi

Kemkomdigi berharap mampu memperluas publikasi capaian kinerja pemerintah di berbagai media arus utama sekaligus memaksimalkan perkembangan platform media sosial.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam menjalankan strategi komunikasi publik pemerintah yang lebih berdampak dan relevan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) beberapa pejabat Kemkomdigi, di Kementerian Komdigi Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Fifi mengatakan, KPM memegang kepercayaan dari Menteri Komunikasi dan Digital untuk terus meningkatkan kualitas diseminasi informasi publik melalui relasi yang solid dengan ekosistem media arus utama (mainstream), insan pers maupun pemangku kepentingan. “Lingkungan bekerja yang produktif sangat bergantung pada kolaborasi erat antarrekan kerja dan pemangku kepentingan agar dapat membangun kerja sama dan hubungan baik dengan media,” jelasnya.

Strategi komunikasi ke depan, terang Fifi, akan difokuskan pada peningkatan relevansi pesan agar program pemerintah dapat terpromosikan secara efektif ke publik. Untuk itu, Fifi menyarankan agar jajarannya untuk dapat mengurangi publikasi yang sekadar bersifat seremonial, dan lebih mengedepankan narasi yang langsung menyentuh penerima manfaat di masyarakat.

Komunikasi Publik yang Bersifat Seremoni Adalah Ironi

Upaya yang dilakukan KPM itu selaras dengan pandangan dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, bahwa praktisi government public relations (GPR) harus senantiasa melandasi komunikasi publik dengan transparansi. “Kepercayaan yang terbangun di masyarakat, sejatinya tidak lahir dari foto-foto seremonial, melainkan dari komunikasi pemerintah yang terbuka, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam sesi Konferensi Anugerah HUMAS INDONESIA di Hotel Platinum, Surabaya, Selasa (23/9/2025).

Menurut Suko, akan menjadi ironi ketika saluran komunikasi pemerintah lebih banyak mengunggah foto pejabat tersenyum dibandingkan penjelasan mengenai progres kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat.

Kembali ke Kementerian Komdigi, publikasi narasi yang langsung ke masyarakat dan pengurangan pola publikasi seremonial ini disebutkan akan ditempuh melalui sinergi bersama ekosistem media arus utama dan mengoptimalkan jangkauan media sosial. (Evira Anyelia)