Presiden Minta Bakom RI Perkuat Komunikasi Pemerintah yang Dialogis dan Merakyat

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Lewat arahannya kepada Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia (RI) yang saat ini dikepalai Syahganda Nainggolan, Presiden Prabowo Subianto tampak mulai menyadari pentingnya pendekatan komunikasi pemerintah yang lebih merakyat, terbuka dan dialogis. Hal ini mencuat dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan pengganti Muhammad Qodari itu di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (4/10/2026).

Mengutip unggahan resmi Sekretariat Kabinet pada Minggu (4/10/2026), Presiden memanggil Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI ke kediamannya untuk berdiskusi membahas penguatan peran lembaga tersebut dalam menyampaikan program pemerintah, berikut hasil dan manfaatnya kepada masyarakat. Sekaligus juga bagaimana membangun pola komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik. “Komunikasi tersebut diharapkan tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo ingin komunikasi yang dijalankan Bakom RI menggunakan bahasa yang sederhana agar pesan pemerintah dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Dalam konteks ini, terang Teddy, informasi yang disampaikan tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dikerjakan, tetapi perlu memberikan pemahaman mengenai arah dari setiap kebijakan.

Komunikasi Dua Arah

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap Bakom RI di bawah komando Syahganda dapat menjadi salah satu jembatan bagi pemerintah untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Untuk itu, kata Teddy, presiden juga mengingatkan agar Bakom RI tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada presiden.

Hal-hal yang disampaikan Teddy itu seakan-akan kini dapat menjawab pandangan yang pernah disampaikan oleh pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga, bahwa pemerintah perlu membentuk dan menjalankan tim khusus yang bertugas merespons tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat secara lebih terbuka, dialogis dan empatik.

Adaupun tim khusus yang dimaksud dapat berisikan oleh pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi dan budaya agar mampu memetakan tuntutan yang berkembang di masyarakat sekaligus merumuskan respons yang tepat. “Tim tersebut diharapkan dapat membuka dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tidak luput, semua respons dan dialog yang dilakukan tim seharusnya diikuti oleh kebijakan yang selaras dengan tuntutan setiap elemen masyarakat,” ujarnya dikutip dari Suara.com, Jumat (19/06/2026). (Evira Anyelia)