Ditjen Dukcapil Perkuat Strategi Komunikasi Adaptif Demi Kepercayaan Publik

BEKASI, PRINDONESIA.CO – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merombak ulang strategi komunikasi publik melalui proses rebranding. Langkah ini tidak hanya sekadar mengubah penampilan, tetapi juga cara berkomunikasi yang lebih relevan, konsisten dan adaptif demi memperkuat kepercayaan publik.

Disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Hani Syopiar Rustam saat membuka acara Pelatihan dan Sertifikasi Pembangunan Strategi Komunikasi Dukcapil Tahun 2026, Selasa (29/9/2026), lewat langkah ini Dukcapil mencoba adaptif menyesuaikan cara berkomunikasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.

Menurut Hani, proses rebranding tidak akan berjalan optimal apabila institusi masih mempertahankan pola komunikasi yang sama. “Kita tidak boleh diam dalam kondisi yang ada. Kita juga harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan perubahan masyarakat,” ujar Hani, dikutip dari laman resmi Dukcapil Kemendagri, Rabu (30/9/2026).

Pelatihan yang berlangsung selama empat hari itu menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kemampuan komunikasi para praktisi public relations (PR) Dukcapil dalam menerjemahkan perubahan ke dalam setiap produk komunikasi. Adapun dalam kegiatan yang dilangsungkan bersama LSP Humas Global dan Amoz Consulting, materi yang dibahas mencakup strategi dan perencanaan komunikasi digital, pengembangan konten, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), prompt engineering, analisis kasus hingga simulasi krisis media. 

Menjadi “Frontliner” Institusi

Bagi Dukcapil, perubahan strategi komunikasi ini sangat vital karena setiap produk yang dihasilkan institusi langsung tereplika membentuk persepsi masyarakat melalui berita, foto, video, caption, hingga cara merespons komentar publik yang merepresentasikan institusi di ruang publik.

Untuk itu, Hani mengingatkan pengelola media sosial dan PR untuk menyadari posisinya sebagai  frontliner institusi. Dalam konteks ini, kata Hani, fungsinya untuk membentuk persepsi publik dilandasi pada akurasi dan verifikasi data, ketelitian dan etika komunikasi yang harus terus dijaga.

Hal tersebut selaras dengan pandangan pengamat komunikasi digital dari Laju Institute Mandra Pradipta, bahwa komunikasi di ruang digital membutuhkan kedewasaan dalam berkomunikasi khususnya saat membedakan informasi kritik, sanggahan, serangan pribadi dan penghinaan. Dalam konteks ini, segala informasi yang ingin disampaikan perlu diuji, dipahami konteksnya serta dipertimbangkan dampaknya sebelum menjadi dasar penilaian publik.

Dengan demikian, tantangan komunikasi digital yang mengikuti perkembangan zaman ini bukan semata-mata bagaimana menyampaikan dan menyebarkan pesan dengan cepat, tetapi juga memastikan pesan tersebut dapat diperiksa validitas datanya dan dipertanggungjawabkan. “Pentingnya membangun kompas berpikir dalam mengelola perbedaan pandangan dan strategi komunikasi digital,” ucap Mandra dikutip dari Antara News, Sabtu (18/7/2026). (Evira Anyelia)