Wakil Wali Kota Surakarta Desak GPR Setop Monolog

SURAKARTA, PRINDONESIA.CO — Praktisi humas pemerintah harus bisa merespons langsung setiap aspirasi warga guna menumbuhkan kepercayaan publik. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani dalam sambutannya di sesi konferensi The 8th Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Monumen Pers Nasional Surakarta, Rabu (7/10/2026) itu, Astrid mendesak humas pemerintah untuk meninggalkan pola penyebaran pesan searah.

Astrid menjelaskan, hal tersebut penting karena tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan informasi pemerintah terus melonjak tajam seiring meluasnya penetrasi internet. Dalam lanskap hari ini, katanya, publik mendambakan pasokan data terbuka, akurat, mudah dipahami, serta memiliki relevansi kuat menjawab persoalan harian. “Komunikasi publik bukan semata-mata tentang bagaimana pemerintah berbicara kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah mendengar, memahami, dan merespons masyarakat,” kata perempuan kelahiran Surakarta itu.

Astrid juga menyoroti popularitas kanal interaksi digital yang telah mengubah peta hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Di sini, tegasnya, humas pemerintah wajib untuk bisa menerjemahkan draf kebijakan rumit ke dalam bahasa sederhana sambil menyajikan bukti capaian pembangunan secara proporsional demi mencegah persebaran disinformasi.

Komitmen Transparansi Pemerintah Kota Surakarta

Adapun bagi Pemerintah Kota Surakarta, lanjut Astrid, komitmen transparansi informasi ini diwujudkan lewat pemanfaatan portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kanal digital tersebut menyajikan Daftar Informasi Publik 2026 berisi profil pemerintah, target kegiatan, alokasi anggaran, hingga layanan permohonan data masyarakat. Fasilitas pelaporan ini membagi kategori dokumen meliputi informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta-merta, sampai informasi pengecualian sesuai pedoman aturan hukum.

Astrid meyakini, ketersediaan fasilitas akses data membantu masyarakat memahami arah kebijakan sekaligus memantau langsung proses jalannya roda pemerintahan. “Kepercayaan tidak dibangun hanya melalui satu pemberitaan, satu unggahan media sosial, ataupun satu kegiatan komunikasi. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara apa yang disampaikan pemerintah dengan apa yang dilakukan dan dirasakan masyarakat,” ucap Astrid mengingatkan pentingnya integritas pejabat publik.

Lebih lanjut, Astrid menegaskan, keberhasilan humas pemerintah hari ini bukan lagi hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang dipublikasikan. Yang lebih penting adalah seberapa jauh informasi tersebut memberikan manfaat, meningkatkan pemahaman, membuka ruang partisipasi, dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Ikuti terus informasi seputar rangkaian puncak AHI 2026 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (Arfrian R.)