Strategi Kemenimipas dalam Menghimpun Kepercayaan Publik

SURAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kompleksitas dan sensitivitas kebijakan menuntut praktisi public relations (PR) atau government public relations (GPR) harus bisa menerjemahkan dan mengkreasikan pesan komunikasi kebijakan agar mudah dipahami masyarakat demi terciptanya pemahaman yang sama. Hal ini ditekankan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Dr. Mochamad Akbar Hadi Prabowo, dalam sesi konferensi Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 yang diselenggarakan HUMAS INDONESIA di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Rabu (7/10/2026).

Dalam paparannya bertajuk Dari Kebijakan ke Publik: Mengomunikasikan Kebijakan yang Kompleks dan Sensitif, Akbar menjelaskan, tantangan terbesar komunikasi pemerintah adalah menyederhanakan regulasi yang menggunakan bahasa hukum yang rumit menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami. “Untuk itu, Humas perlu menjawab empat pertanyaan sebelum menyampaikan kebijakan kepada masyarakat yaitu apa masalahnya, mengapa terjadi, siapa yang terdampak, dan apa solusinya,” ujarnya.

Dalam praktiknya, Akbar membagikan upaya Kemenimipas yang baru berusia dua tahun dalam menghimpun kepercayaan publik. Sebagai informasi, di tahun 2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Kemenimipas telah diresmikan menjadi kementerian baru di Indonesia yang dibentuk melalui pemecahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  “Kami telah melakukan 15 program aksi terdiri dari 5 imigrasi, 6 pemasyarakatan dan 4 manajemen yang terus diawasi publik, memiliki 33 SOP Terbuka, Setiap rilisan resmi data dipublikasikan secara periodik, dan tidak lupa dilandasi rasa empati dan keterbukaan,” jelasnya.

Tangani Isu

Pada kenyataannya, produk komunikasi yang dilahirkan tidak sepenuhnya mendapat feedback yang positif, bahkan tak sedikit malah menimbulkan isu sensitif. Untuk itu, Akbar menekankan pentingnya menyeimbangkan transparansi, kecepatan dan kehati-hatian. Dalam praktiknya, pihaknya telah menerapkan lima tahapan manajemen krisis dimulai dari deteksi, verifikasi, klasifikasi, rilis dan evaluasi yang disertai dengan mekanisme pesan tunggal, satu basis data, juru bicara berjenjang serta kanal komunikasi yang terkoordinasi.

Upaya tersebut menjadi bagian yang sangat penting, lanjut Akbar, mengingat pihaknya memiliki 862 satuan kerja yang tersebar di 66 wilayah. “Sejatinya keberhasilan GPR tidak diukur dari frekuensi publikasi, tetapi dari sejauh mana pesan dipahami masyarakat, mengurangi miskonsepsi dan mendorong kepatuhan terhadap masyarakat,” jelasnya.

Paparan dari Akbar memantik pertanyaan dari salah satu peserta, tentang cara menentukan arahan terkait permintaan publikasi pimpinan yang tetap kredibel dan dipercaya masyarakat. Menjawab hal tersebut, Akbar menyarankan praktisi PR untuk menyusun matriks berdasarkan tingkat kepentingan publik dan kepentingan institusi.

Menurutnya, peran PR tidak seharusnya berada di hilir ketika kebijakan siap diumumkan tetapi juga hadir dalam proses perencanaan. Dalam hal ini, pihaknya memiliki rapat konsolidasi mingguan dengan pimpinan untuk menyampaikan capaian dan evaluasi kinerja. Sehingga, praktisi PR dapat memastikan informasi yang disampaikan selaras dengan kebutuhan komunikasi institusi.(Evira Anyelia)