HOME » EVENT » AWARDS

Mengintip Cara PLN EPI Membangun Kepercayaan di Lingkup B2B dan G2B

PRINDONESIA.CO | Senin, 12/10/2026
Sekretaris Perusahaan PT PLN EPI Mamit Setiawan
doc/HUMAS INDONESIA

Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia Mamit Setiawan membagikan strategi dalam membangun kepercayaan kepada regulator dan mitra bisnis melalui legitimasi dan endorsement institusional.

SURAKARTA, PRINDONESIA.CO – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sebagai subholding PT PLN (Persero) yang bergerak pada business to business (B2B) dan government to business (G2B), diketahui memiliki fokus komunikasi menyasar target audiens yang berbeda yaitu para regulator, kepala daerah, dan mitra bisnis. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT PLN EPI Mamit Setiawan dalam rangkaian acara puncak Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Rabu (7/10/2026).

Mamit menjelaskan, kepentingan menjalankan komunikasi kepada tiga entitas di atas datang berbarengan dengan mandat strategis gasifikasi pembangkit yang dialihkan dari Pertamina. Ia mengatakan, itu karena peralihan tersebut tidak langsung mewarisi kepercayaan stakeholder yang sedianya telah terbangun bersama Pertamina. “Kami membangun reputasi dan legitimasi proyek gasifikasi ini dari awal melalui komunikasi strategis dan legitimasi institusional bukan engagement langsung ke warga,” jelasnya mengenai langkah perusahaan dalam membangun kepercayaan stakeholder.

Mamit melanjutkan, salah satu program yang diinisiasi untuk itu adalah GASKITA, yang memiliki karakteristik berbeda dari program pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Sebagai proyek infrastruktur B2B/G2B, terangnya, proses gasifikasi tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat umum. Karena itu, pihaknya membangun komunikasi dengan regulator, kepala daerah, mitra bisnis untuk membangun kepercayaan mereka dari legitimasi dan endorsement institusional.

Tanpa “Engagement Audience”

Dalam paparannya, Mamit membagikan beberapa praktik yang dapat diterapkan perusahaan yang memiliki audiens bukan masyarakat umum melainkan para regulator dan mitra bisnis. Pertama, kata Mamit, perlu memperkuat legitimasi institusional berupa pernyataan dukungan resmi para regulator dan kepala daerah sebagai mata uang kepercayaan di ranah B2B/G2B dibandingkan survei kepuasan publik.

Kedua, Mamit menekankan penyebaran pengumuman kemitraan (partnership announcement) dengan mitra bisnis secara terstruktur dapat memperkuat legitimasi proyek. “Terakhir, karena audiensnya adalah pengambil kebijakan maka jangkauan media tier 1 dan forum internasional lebih relevan daripada engagement media sosial ke masyarakat umum,” tandas Mamit. (Evira Anyelia)