Peran Praktisi PR Sebagai "Trust Architect" di Era Kiwari

SURAKARTA, PRINDONESIA.CO— Kegagalan komunikasi publik kerap memicu penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sejatinya bertujuan baik. Untuk itu, praktisi humas pemerintah harus menggeser pola komunikasi transmisional satu arah menuju komunikasi dialogis berbasis data stakeholder. Penegasan tersebut disampaikan Strategic Business Director PR INDONESIA Grup Ainul Yaqin dalam Workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Rabu (7/10/2026).

Dalam paparannya bertajuk Strategic Stakeholder & Communication Intelligence tersebut, pria yang karib disapa Ain itu membahas urgensi perubahan paradigma kehumasan birokrasi secara mendasar. Menurutnya, kebijakan publik memerlukan pendengaran aktif agar lembaga mampu merespons kekhawatiran warga secara cepat dan tepat. "Sebelum bicara kepada publik, kita harus mampu membaca publik. Karena komunikasi bukan soal apa yang kita katakan, tapi apa yang mereka pahami, rasakan, dan percaya. Kalau kita gagal membaca publik, maka kebijakan yang benar pun bisa ditolak," ujar Ain.

Landasan regulasi seperti Inpres Nomor 9 Tahun 2015, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, serta Permenkomdigi Nomor 16 Tahun 2025, lanjut Ain, menegaskan kewajiban integrasi data dan analisis risiko. Komunikasi publik kini berada langsung di dalam agenda pembangunan nasional sehingga membutuhkan kecerdasan data yang kuat. "Kalau kita hanya memikirkan audience, kita fokus pada delivery. Kalau kita memikirkan stakeholder, kita fokus pada relationship dan outcome," imbuhnya mengingatkan.

Kerangka Kerja 5i Journeys

Pengelolaan narasi strategis, terang Ain, mensyaratkan penerapan kerangka kerja 5i Journeys yang mencakup tahapan identify, interpret, imagine, influence, dan integrate. Pada tahap interpret, praktisi humas diajak membaca isu melalui enam lensa utama, yakni data fakta, rasa takut, perasaan warga, titik gesekan, aspek keadilan, hingga dampak masa depan. "Meskipun kita sudah punya lebih dari 100 konten, strategi komunikasi tidak otomatis ada," katanya.

Tahap influence memanfaatkan kombinasi kerangka ART yang menekankan relevansi pesan serta kerangka HEART yang mengedepankan empati dan keotentikan hubungan. Setiap kebijakan membutuhkan pendekatan narasi spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok penerima informasi. Pemilihan saluran komunikasi formal, komunitas lokal, maupun media sosial didasarkan pada tingkat kerumitan pesan dan profil kepercayaan khalayak. "Art bukan membuat komunikasi cantik. Art adalah membuat kebijakan dapat dipahami dalam konteks kehidupan stakeholder," tegas Ainul.

Pemetaan pemangku kepentingan melalui matriks pengaruh dan kepentingan turut menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi kelompok terdampak, pendukung, hingga kelompok kritis. Langkah ini membantu humas memprioritaskan saluran komunikasi dan agen penyampai pesan yang paling dipercaya oleh komunitas setempat. "Jadi, stakeholder intelligence bukan jargon tambahan. Ia adalah cara kerja yang kompatibel dengan lingkungan komunikasi yang semakin digital, cepat, dan data-rich," ungkapnya.

Pengelola kehumasan hari ini, terang Ain, menghadapi tantangan pergerakan informasi digital yang jauh melampaui kecepatan prosedur administratif lembaga. Oleh karena itu, kecepatan merespons sinyal publik secara akurat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas instansi. "Strategic communicator bukan hanya tahu apa yang harus dikatakan; ia tahu apa yang jangan sampai terjadi," katanya.

Dalam konteks ini, Ain mengatakan, pemanfaatan kerangka HAZARD dapat membantu organisasi mendeteksi risiko tersembunyi, ambiguitas, bahaya disinformasi, serta mengukur bahaya Zero Response Window yang berpotensi memicu spekulasi negatif. "Humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan pesan. Kita harus menjadi Trust Architect: mampu membaca publik, memahami isu, mengantisipasi risiko, dan menjaga legitimasi kebijakan agar tetap dipercaya masyarakat," pungkasnya. (Arfian R.)