Komunikasi Dinilai Penting dalam Krisis BBM yang Terjadi di Sejumlah Daerah

DENPASAR, PRINDONESIA.CO – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di beberapa kota dan provinsi di Indonesia ramai menjadi perbincangan dalam beberapa waktu lalu. Salah satunya seperti yang terjadi di Bali menjadi momentum, yang oleh sebagian pihak dinilai menjadi momentum bagi Pertamina untuk mengevaluasi sistem pasokan, distribusi, dan juga strategi komunikasi publik dalam menghadapi situasi darurat.

Mengenai poin terakhir, sebagaimana oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali Emanuel Dewata Oja, menurutnya ketidakpastian informasi dari pihak Pertamina di tengah gangguan pasokan BBM berpotensi memperbesar keresahan masyarakat. “Persoalan ini menunjukkan pentingnya manajemen komunikasi krisis yang terencana, cepat dan transparan,” ujarnya di tayangan Sapa Pagi Kompas TV Bali, pada Jumat (23/10/2026).

Pria yang juga merupakan praktisi pers dan pengamat komunikasi publik itu melanjutkan, minimnya informasi mengenai kondisi pasokan, penyebab gangguan, serta langkah penanganan dapat menciptakan ruang ketidakpastian. Untuk itu, ia menegaskan, situasi ini jika tidak dikelola dengan baik akan berisiko memunculkan spekulasi, meningkatkan kecemasan dan menghambat masyarakat dalam menentukan langkah yang tepat.

Menurut sosok yang karib disapa Edo itu, tantangan komunikasi semakin besar ketika permasalahan antrean BBM yang mengular tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga menjadi perbincangan di platform digital. “Coba perhatikan ketika antrean BBM sudah masuk ruang digital dengan waktu yang singkat. Semua orang membangun komunikasi sendiri-sendiri dengan menyebarkan informasi, gambar dan juga video. Jika tidak terkontrol, sangat besar potensinya masyarakat malah mengamplifikasi kepanikan dan ini bahaya sekali,” jelasnya.

Perlu Mengisi Kekosongan Informasi

Untuk itu, Edo menekankan pentingnya mengisi informasi tersebut dengan pernyataan resmi yang memadai sehingga tidak berpotensi memperbesar kepanikan. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, imbau Edo, wajib berkolaborasi dengan lintas pihak dan membuat kebijakan darurat di tingkat daerah yang perlu dilandasi oleh komunikasi publik sebagai pelengkap dalam manajemen krisis.

Selain pemerintah, Edo juga menyebut Pertamina dan seluruh otoritas perlu membangun pola komunikasi yang lebih proaktif, berbasis data serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala. “Informasi mengenai volume pasokan, jadwal kedatangan BBM, kondisi distribusi, hingga langkah pemulihan perlu disampaikan secara jelas dan konsisten sesuai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai adanya keterlambatan informasi dapat memperpanjang krisis itu sendiri. Pasokan harus dipulihkan tetapi kepercayaan publik juga harus dijaga,” tegasnya.

Pandangan Edo diperkuat oleh apa yang pernah dikatakan Direktur Kerja Sama, Komunikasi, Pemasaran, dan Juru Bicara IPB University Alfian Helmi saat menjadi narasumber di Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Komunikasi Strategis di Gedung Soebono Mantofani, Komplek Perum Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026). Menurut Helmi, praktisi public relations (PR) tidak boleh membiarkan kekosongan informasi ketika krisis melanda dan institusi tidak boleh terlambat memberikan konteks dalam setiap komunikasi publik.

Dalam hal ini, Helmi melarang keras tim PR menunda penyampaian keterangan pers hanya karena bersikeras menunggu seluruh data terkumpul sempurna. “Jangan menunggu informasi lengkap untuk memberikan keterangan pers, dan jangan juga menyampaikan pesan yang tidak selaras. Semua informasi itu dapat dilakukan bertahap, dan selaras dari komando satu pintu,” pungkasnya. (Evira Anyelia)