Sertifikasi Humas Bagi Petinggi Pengadilan

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Hal ini timbul akibat terlalu banyak penekanan terhadap isu-isu negatif tentang wajah peradilan Indonesia. Sehingga, isu-isu positif lainnya mudah tertutup. Contoh, terobosan kebijakan, pencapaian dan prestasi yang diraih di lingkup tugas peradilan yang menjadi tidak bermakna di mata masyarakat karena tertutup isu negatif tadi.

Guna menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP-LSPR) menyelenggarakan workshop serta Uji Kompetensi Humas (UKH) yang melibatkan para petinggi pengadilan Indonesia. Terdiri dari ketua hakim dan ketua pengadilan MA. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari sejak tanggal 16 – 20 September 2019. Hasilnya, tercatat 120 orang petinggi pengadilan dinyatakan terekomendasi kompeten. 

Jawab Tantangan
Andre Ikhsano, Direktur LSP-LSPR melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (20/9/2019), menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret yang diambil oleh MA guna beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjawab tantangan dalam membentuk persepsi masyarakat, serta membangun citra positif lembaga. 

Karena, ia melanjutkan, secara teknis uji kompetensi ini turut berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. “Saat ini bangsa kita sangat membutuhkan lembaga peradilan yang mengedepankan sisi komunikatif dan humanisme,” ujarnya. 

Komunikatif berarti menjalin relasi yang profesional dengan para pelaku kehumasan yang didasarkan pada landasan ilmu yang kompeten serta adaptif. Sementara humanis di sini dimaknai sebagai wajah peradilan yang menyejukkan bagi para penegak keadilan, sekaligus menakutkan bagi para penentang keadilan. “Penegakan keadilan dan konsep komunikasi adalah dua pilar yang kuat guna meraih dukungan dari masyarakat terhadap peradilan di Indonesia,” tambahnya seraya berharap sertifikasi kompetensi humas ini dapat mendorong Mahkamah Agung yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan diawali dengan diskusi panel interaktif tentang Media Management dan Strategi Pembentukan Opini Publik di Media, dilanjutkan dengan workshop yang  membahas beberapa topik. Antara lain, public speaking, risk managament, digital PR, hingga media handling. 

Acara yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) MA ini mendapat apresiasi dari para penguji maupun peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Menurut Nursiana, Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan, kegiatan ini sangat mendukung para peserta dalam menjalankan tugasnya yang berkait dengan peningkatan pelayanan publik. (ais)