Ibarat pisau bermata dua. Begitulah sosok Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memaknai keberadaan media sosial.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Ya, media sosial memang membuka banyak peluang komunikasi dan informasi. Namun di sisi lain, keberadaannya juga merupakan tantangan yang harus ditaklukan oleh para praktisi humas pemerintah (GPR).
Seperti yang dirasakan oleh para punggawa humas KPK. Meskipun berhasil meraih beragam apresiasi, tone kolom komentar media sosial pun cenderung positif, tak lantas membuat KPK terlepas dari cibiran, bahkan hujatan keras dari warganet.
Untuk itu, kata Laode saat membuka acara Festival Media Digital Pemerintah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (9/12/2019), kondisi ini menuntut humas untuk selalu berhati-hati dalam mengelola media sosial. Apalagi di era digital ini, persepsi masyarakat terhadap lembaga bisa terbentuk dari cara lembaga yang bersangkutan mengelola akun resmi media sosial mereka. Sementara, media sosial memiliki karakter yang berbeda dengan mainstream media. “Mainstream media itu melalui tahap filter oleh redaksi, sedangkan media sosial, tidak,” ujarnya di acara yang yang digagas KPK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Aktif
Lewat media sosial itu pula, sambung Laode, humas dapat memproyeksikan serta menyampaikan wajah dari instansi tempat mereka bekerja. Termasuk dalam hal menunjukkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, ia menekankan kepada para praktisi humas KPK untuk selalu meningkatkan kualitas laman resmi lembaga.
Caranya, dengan menggunakan dua bahasa (Indonesia-Inggris), manfaatkan keberadaan semua platform media sosial, khususnya Twitter yang ia rasakan belum dikelola secara maksimal. Serta, jangan bergantung pada pemberitaan dari media. Sebaliknya, humas harus aktif dalam mengunggah konten-konten positif setiap hari. “Dulu, kita sangat bergantung sama wartawan. Sekarang, dengan adanya media sosial dan website resmi, kita bisa mengunggah apa saja yang terkait pendapat resmi KPK, tanpa perlu khawatir akan ada mispersepsi,” katanya.
Acara yang dihadiri oleh ratusan praktisi humas pemerintah (GPR) seluruh tanah air ini akan berlangsung hingga Selasa, 10 Desember 2019. Di hari kedua, panitia membuka dua kelas. Kelas pertama bertajuk “Strategi Optimalisasi Penggunaan Media Sosial bagi Humas Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Informasi kepada Publik”. Di kelas ini akan menghadirkan pembicara dari Youth Laboratory, Humas Pemprov Jawa Tengah, dan Humas PT KAI.
Kelas kedua, peserta akan diajak mengasah kemampuan mengemas informasi publik melalui narasi dan konten kreatif. Narasumbernya terdiri dari Narasi, Cameo Project dan Indonesia Baik. Sesi siang akan mengangkat tema “Memilih Platform Media Sosial yang tepat untuk menyampaikan Informasi kepada Publik” dan panel diskusi. Hadir sebagai pembicara Twitter Indonesia, Facebook/Instagram Indonesia, dan YouTube Indonesia. (ais)
- BERITA TERKAIT
- Hasan Nasbi Resmi Melantik Jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan
- Menkomdigi Akan Soroti Peran Komunikasi Digital untuk Citra Bangsa di WPRF 2024
- Raih Penghargaan Golden World Award 2024, LMAN Akan Tingkatkan Inovasi
- Presiden Prabowo Imbau Kabinet Merah Putih Agar Aktif dan Terbuka Berkomunikasi
- Konstruksi Indonesia 2024: Upaya Kementerian PU Tingkatkan Daya Saing