Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri: Berpikir Layaknya Menteri

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Bang Bahtiar, begitu para jurnalis karib menyapa pria yang dikenal dekat dengan rekan-rekan pewarta. Meski menduduki kursi sekaliber juru bicara Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), pria yang Juni lalu genap setahun menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu bisa dengan sangat terbuka berkomunikasi dengan media, termasuk kepada PR INDONESIA yang menemui Bahtiar di ruang kerjanya di Jakarta, Senin pagi (15/7/2019).

Meski bicaranya kerap blak-blakan dan pembawaannya santai, birokrat bergelar doktor ini bisa menempatkan diri dan tahu caranya bernegoisasi. Ia tahu kapan harus menyematkan kalimat on the record dan off the record. Misinya satu: agar lawan bicaranya mengetahui pesan yang ingin ia sampaikan dan tak salah persepsi. Karakternya itu terbentuk tak serta merta, tapi terasah setelah melalui pengalaman panjang. Kepada Asmono Wikan, Ratna Kartika, dan Dwi Siti Romdhoni, Bahtiar berkisah mengenai lika-liku, dinamika, dan harapannya kepada humas pemerintah pusat hingga daerah. Berikut kutipannya.

Seperti apa dinamika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)?

Kemendagri adalah institusi yang spesifik dan berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Kemendagri merupakan satu dari dua kementerian lain, yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 sebagai kementerian yang tidak dapat diubah atau dibubarkan. Ketiganya dapat bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakilnya berhalangan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, mangkat, berhenti, hingga diberhentikan.

Seiring berjalannya waktu, tugas dan fungsi Kemendagri mengalami dinamika. Namun yang pasti, ada dua fungsi primer yang tidak pernah berubah. Pertama, mengelola hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Kedua, mengelola politik dalam negeri.

Nah, hubungan antara pusat dengan daerah ini diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah (pemda). Undang-undang yang sudah ada sejak zaman Belanda tersebut berkembang terus, hingga terakhir UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah ini selalu bergerak dinamis. Ada kalanya pusat yang kuat, atau kita kenal dengan era sentralistik. Ada juga masanya daerah yang kuat, atau kita kenal dengan desentralistik.

Untuk itu, tidak mudah menjadi seorang menteri dalam negeri (Mendagri). Dia harus memahami ilmu tata kelola hubungan. Ia juga harus mengetahui asal-usul negara ini berdiri. Indonesia, misalnya, berawal dari daerah-daerah mandiri yang tadinya berupa kerajaan, hingga akhirnya berkembang dan bersepakat untuk bergabung menjadi sebuah negara.

Jadi, selain menguasai aspek kesejarahan, dia juga harus memahami aspek politik, sosial kultural, ketahanan nasional, ideologi, dan lainnya. Kenapa? Karena Kemendagri mengurus semua urusan pemerintahan. Begitu ada pekerjaan pemerintahan yang tidak dikerjakan oleh K/L lain, otomatis akan menjadi pekerjaan Kemendagri.

Semua masalah mulai dari yang berkaitan dengan perhubungan, kesehatan, pendidikan, sampai ideologi, melibatkan Kemendagri. Semua urusan yang tidak atau belum menemukan solusinya dari lini terbawah, contoh apabila ada pengaduan di tingkat lurah tidak direspons atau belum menemukan jalan keluar, maka masalah itu akan dibawa ke tingkat bupati/walikota, naik lagi ke tingkat gubernur, sampai akhirnya ke Kemendagri.

Jadi, kami ini identik dengan departemen “sampah”. Maksudnya, menampung semua masalah—dalam hal ini masalah pemerintahan. Atau, dalam konsepsi pemerintahan disebut dengan tampung tantra. Karena hal itu pulalah, dalam kesehariannya, mendagri harus selalu berada disamping kepala negara. Dia pula yang harus memastikan sistem pemerintahan di dalam negeri ini berjalan dengan baik.

Melihat fungsi dan tugas Kemendagri yang banyak dan kompleks, seperti apa dinamika humas di sini? 

Kelihatannya memang rumit. Menjadi sederhana apabila kapuspennya paham soal itu. Sebaliknya, akan gagal paham apabila kapuspennya tidak memiliki pemahaman yang cukup matang tentang tata kelola negara. Khususnya, aspek pemerintahan dalam negeri. 

Nah, aspek-aspek pemerintahan itu kalau kita baca dan cermati di UU Pemda, ada 32 jenis urusan yang didesentralisaikan seperti urusan pelayanan dasar wajib dan lainnya. Tapi, ada pula sekitar 5 – 6  urusan yang tidak disentraslisaikan. Contoh, urusan peradilan, keuangan, moneter fiskal, agama, dan pertahanan keamanan. Walaupun tidak didesentralisasikan, urusan tersebut tetap dioperasikan di daerah. Adalah tugas Kemendagri harus mampu membina, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan seluruh pemerintahan daerah yang saat ini total mencapai 514 kabupaten/kota, dengan 34 gubernur ditambah wakilnya, 1.028 walikota dan bupati, 8.212 camat, lebih dari 74 ribu lurah/kepala desa. Kemendagri harus memastikan mereka bekerja sesuai konstitusi, aturan main, dan bersama-sama menghadirkan upaya-upaya tujuan bernegara. 

Tentu, supaya tidak menjadi crowded harus ada manajemen dan pembagian porsi yang harus dikerjakan bersama K/L lain, atau cukup kami serahkan kepada gubernur, bupati walikota sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Maka dari itu, Kemendagri menyusun tatanan hubungan dari pusat ke daerah. Kami mendesain manajemen pemerintahan dalam negeri dari pusat sampai level terbawah. Baru kemudian K/L lain mengisi ruang-ruangnya. Ada yang mengisi aspek kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  

Jadi, Mendagri itu ibaratnya “presiden dalam negeri”. Oleh karenanya, sebagai Kapuspen Kemendagri, saya harus berpikir sama seperti cara berpikirnya Mendagri. Ketika menyampaikan sesuatu, saya harus mampu mempersonifikasikan diri seakan-akan adalah Mendagri. Hal ini dikarenakan setiap ucapan, kalimat, dan pernyataan yang saya sampaikan ke publik merepresentasikan lembaga ini.

Sebab itu pula, penting bagi seorang Kapuspen Kemendagri memahami arah, kebijakan, dan yang sedang menjadi concern Presiden. Dia juga harus mampu memahami apa yang sedang dikerjakan oleh seluruh kementerian hingga lembaga negara lain mulai dari DPR, BPK, MA, dan banyak lagi. Ia juga harus mampu menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak tadi supaya tidak terjadi kegaduhan di ruang publik.

Jadi, kompetensi pertama yang dibutuhkan seorang Kapuspen Kemendagri adalah memiliki pemahaman tentang substansi. Kedua, wawasan kenegaraannya harus luas, berikut dengan segala dinamikanya.  Kalau tidak, dia akan mengalami kesulitan. Contoh, sebagai Kapuspen, saya harus mampu menjelaskan kepada sebelas unit yang ada di Kemendagri, mulai dari unit yang mengurus desa, catatan sipil, perencanaan pembangunan, keuangan daerah, politik, sampai otonomi daerah. Saya juga harus memahami berbagai istilah hingga cara kerja di Kemendagri seperti e-planning dan e-budgeting.

Sebagai Kapuspen yang merupakan juru bicara kementerian, saya harus memahami semua proses itu serta informasi dari hulu ke hilir agar bisa menjelaskan secara kafah kepada publik. Kecuali, kalau sudah masuk wilayah teknis. Dengan melihat tugas, fungsi beserta dinamikanya, maka dari itu saya menilai, Kapuspen atau public relations (PR)-nya Kemendagri ini memang berbeda dengan K/L Lain.

Di tengah kesibukan sebagai Kapuspen, Anda masih memiliki waktu luang?

Semenjak di sini, hampir seluruh hobi tidak bisa tersalurkan. Olahraga juga menjadi “sebuah cita-cita”. Ha-ha-ha!

Memang apa hobi Anda?

Saya itu senang mengajar. Saya juga senang ke kampus. Bagi saya, kampus itu tempat di mana saya bisa mengembangkan intelektualitas, berdialog dan berdiskusi memahami teori baru.

Jika hobi dan olahraga hampir mustahil dilakukan, bagaimana cara Anda mengisi waktu yang berkualitas dengan keluarga?

Kami suka nonton. Terakhir, saya bersama dua anak saya nonton Avengers: Endgame. 

Apa prinsip hidup Anda?

Hidup seperti sumur. Semakin sering diambil, airnya semakin banyak. Maka, perbanyaklah sedekah. Ragam sedekah banyak, bisa berupa harta atau ilmu. (rtn)