Pentingnya Peran Humas di Balik Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kondisi ini mendapat perhatian dari President Director of IPM Public Relations Maria Wongsonagoro. Salah satu PR INDONESIA Guru yang juga merupakan inisiator PR REMBUK itu pun kembali memanggil seluruh praktisi public relations (PR) untuk bergabung dalam forum Kopi Darat PR Rembuk ke-5 bertajuk “Strategi Komunikasi Pemindahan Ibu Kota Negara” di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurut Maria, polemik terjadi salah satunya dilatarbelakangi karena tidak adanya sosok communications lead. Dialah yang berperan menjaga kesatuan, kelancaran, serta keharmonisan dalam berkomunikasi. “Ibarat dirigen, communications lead nantinya yang akan menghasilkan strategi komunikasi nasional pemindahan IKN,” ujarnya.

Untuk menghasilkan strategi komunikasi nasional, lanjut Maria, perlu proses panjang dan harus melalui berbagai tahapan. “PR merupakan strategic management function untuk mencapai tujuan dari inisiatif. Nah, pemindahan ini inisiatif yang masif dan melibatkan stakeholders dalam dan luar negeri. Apakah Anda siap?” katanya seraya bertanya.

Tahapan untuk menghasilkan strategi komunikasi nasional pemindahan IKN terdiri dari bagian hulu dan hilir. Bagian hulu meliputi penentuan tujuan, analisis situasi (SWOT), stakeholders mapping, survei persepsi dan analisis, hingga membuat strategi komunikasi. Sementara tahapan di bagian hilir terdiri dari action plan, agenda-setting, dan timeline, serta melakukan assessment.

Isu Sensitif

Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti sependapat. Apalagi rencana pemindahan IKN ini merupakan isu sensitif dan menjadi incaran para pewarta. “Peran humas sangat vital guna mengonter segala pemberitaan negatif yang berkembang di media,” ujarnya.

Humas juga berperan penting dalam menjalin komunikasi terkait pemindahan IKN dengan warga lokal di Pulau Kalimantan. “Humas berperan memastikan bahwa kita (pemerintah) tidak meninggalkan dan akan melibatkan mereka. Dengan catatan, mereka perlu menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Elfansuri mengatakan, pemindahan IKN tak terlepas dari proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke lokasi ibu kota baru. Ini pun termasuk isu sensitif.

Kepada Presiden RI, Kemenpan RB menawarkan dua skenario. Skenario pertama, dari total 182 ribu ASN Pusat di Jabodetabek, seluruhnya dipindahkan ke IKN secara serentak maupun bertahap pada tahun 2024. Skenario kedua, hanya sekitar 118 ribu ASN dipindahkan. Yakni, mereka yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Salah satunya, tidak lewat dari batas usia maksimal 45 tahun.

Perlu strategi komunikasi dan pendekatan mendalam saat melakukan pemetaan ini. Antara lain dengan memerhatikan hal seperti mendengarkan aspirasi masyarakat lokal yang ingin menjadi bagian dari ASN di kementerian/lembaga IKN, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi istri/suami ASN yang telah bekerja di Jakarta, serta program pensiun dini bagi ASN yang tidak memenuhi syarat dan kompetensi. “Humas harus memastikan informasi dan komunikasi terkait kebijakan pemindahan IKN ini tersampaikan ke publik dengan baik,” tuturnya. (ais)