Bahaya Infodemik Nutrisi di Kala Pandemi

JAKARTA, PRINDONESIA – Kondisi ini makin diperparah dengan rendahnya tingkat literasi nutrisi masyarakat Indonesia. Yakni, kapasitas seseorang dalam memahami, mendapatkan, mengolah, dan menggunakan informasi mengenai nutrisi untuk mengambil keputusan yang terbaik.

Seperti riset yang dilakukan oleh Dien Anshari, pakar Komunikasi Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, kepada sejumlah mahasiswa di berbagai universitas di tanah air tahun 2018. Hasilnya sebagian besar responden tergolong kategori literasi nutrisi kurang memadai, bahkan masih banyak di antara mereka yang termasuk kategori cukup terbatas.

“Jangan heran ketika terjadi infodemik, masyarakat kita mudah termakan isu hoaks. Sebab, kemampuan mereka dalam memproses dan mengolah informasi, salah satunya tentang nutrisi, masih rendah,” kata Dien saat menjadi pembicara di webinar yang diselenggarakan oleh Pana Comm bertajuk “Isu Nutrisi di Tengah Pandemi: Cek Fakta di balik Berita”, Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, salah satu cara yang cukup ampuh dilakukan adalah dengan menggunaan media cost effective pada kemasan pangan seperti mencantumkan label nutrisi. Atau, yang selama ini sudah dilakukan pada kemasan rokok dengan mencantumkan bahaya merokok.

Sementara Kementerian Kesehatan lebih banyak melakukan intervensi dengan cara membekali masyarakat dengan materi edukasi yang dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Menurut Dhian Probhoyekti, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, hal ini dikarenakan hasil survei menunjukkan 95 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial. “Di media sosial tersebut, kami sertakan QR atau tautan link yang bisa dengan mudah diunduh oleh warganet,” ujarnya.

Melalui cara ini harapannya kesadaran publik seputar informasi nutrisi, gizi dan kesehatan meningkat. “Target kami yang pertama adalah menyadarkan audiens. Yang penting, mereka tahu dulu. Baru kemudian mendorong mereka agar mau dan mampu mengubah perilaku,” katanya.   

Strategi Komunikasi

Selanjutnya, membungkus informasi tadi ke dalam promosi kesehatan. Upaya ini dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.  Kemudian, diturunkan ke dalam strategi komunikasi perubahan perilaku yang meliputi analisis situasi, menentukan kelompok sasaran, menyusun struktur dan dimensi pesan kunci, mengembangkan pendekatan komunikasi, mengelola saluran komunikasi, hingga mendesain materi komunikasi.

Tak kalah penting, membangun jejaring dengan media, komunitas blogger kesehatan, dan lain-lain, guna meminimalisasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkan akibat hoaks. “Kemenkes juga memiliki akun sosial untuk mengecek kebenaran informasi dan call center yang dapat menjadi jendela publik yang ingin mengklarifikasi suatu informasi,” imbuhnya.

Matias Ibo yang merupakan sport enthusiast, nutritionist, physiotherapist, menambahkan, untuk memudahkan kita mencerna informasi, khususnya tentang kesehatan, pertama, pastikan kita mengacu pada informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Kedua, hindari “menelan” sepenuhnya informasi yang bersumber dari “katanya”. Ketiga, selektif memilih narasumber sebelum memercayai suatu informasi. 

Menurut Asnil Bambani, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, ada empat langkah yang mesti kita lakukan agar terhindar dari hoaks. Pertama, cek alamat situs. Salah satunya mengecek dari domainbigdata.com. Kedua, cek desain visual baik dari segi visualisasi, gambar dan logo. Situs abal-abal biasanya membuat situsnya tampak seperti media mainstream.

Ketiga, iklan. Situs yang banyak iklan cenderung mencari click dan pantas dicurigai kebenaran informasinya. Keempat, perhatikan pakem media. Media mainstream memiliki pakem menulis, membuat hyperlink dan menjelaskan sumber. (rtn)